32 C
Semarang
, 23 September 2023
spot_img

Provinsi Jateng Terima 27.808 Usulan Warga dalam Forum Musrenbang 2022

Semarang, Jatengnews.id – Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2022 digelar secara virtual oleh Pemprov Jateng. Masyarakat Jateng antusias memberikan masukan terkait perencanaan pembangunan daerah.

Pj Sekda Jateng Prasetyo Aribowo dalam acara Musrenbang 2020 mencatat sampai saat ini terdapat 27.808 usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang masuk dalam website resmi. Total anggaran dari usulan yang disampaikan masyarakat tersebut sebesar Rp 31,7 triliun.

“Usulan itu terdiri dari usulan bantuan Kabupaten/Kota dan desa sebesar Rp 8,2 triliun, usulan sektoral Kabupaten/Kota Rp8,4 triliun, pokir DPRD Rp 4,5 triliun, Musrenbang desa Rp 43,1 miliar, dan usulan dari masyarakat lainnya Rp10,4 triliun. Total ada 27.808 usulan dengan anggaran Rp31,7 triliun,” kata Prasetyo di Gradhika Bhakti Praja, Rabu (14/4/2021).

Masukan tersebut dimungkinkan akan bertambah mengingat batas waktu memberikan masukan dan usulan dari masyarakat ditutup pada Kamis (15/4/2021) besok.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah mengapresiasi semangat masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah. Terbukti, meski daring namun antusias masyarakat tetap tinggi.

“Akan tetapi usulan itu angkanya sudah melebihi kapasitas anggaran, maka nanti keputusannya tinggak politik. Dari eksekutif dan legislatif akan bicara. Maka tadi saya terimakasih DPRD ikut hadir,” kata Ganjar.

Ganjar menerangkan, potensi anggaran Pemprov Jateng tak mungkin memenuhi semua usulan dari masyarakat. Untuk itu, nantinya akan diputuskan skala prioritas dari masing-masing usulan dan mempertimbangkan kepentingan daerah.

“Nanti diputuskan mana yang skala prioritas dan daerah mana kepentingannya apa. Semuanya harus sesuai dengan RPJMD,” terangnya.

Ganjar juga meminta agar semua usulan dan masukan dari masyarakat itu masuk dalam sistem dan transparan. Argumentasi dan data yang dilampirkan harus sesuai. Verivikasi harus dilakukan dari setiap usulan itu.

“Verifikasi harus dilakukan, sehingga diharapkan tidak ada lagi cerita ndesel (dimasukkan paksa), masuk dari kiri kanan dan menjadi data siluman. Tidak boleh ada semacam itu, semua harus transparan,” pungkasnya. (Majid-01).

Berita Terkait

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img

Berita Pilihan