Karanganyar, Jatengnews.id – Akibat anggaran yang sangat terbatas, pembangunan infrastruktur di Karanganyar sangat tertinggal. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya bantuan keuangan dari Provinsi maupun pemerintah pusat yang signifikan terhadap anggaran pembangunan infrastruktur di Karanganyar.
Wakil Ketua DPRD Karanganyar Rohadi Widodo mengatakan akibat minimnya anggaran tersebut, Karanganyar hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang juga mengalami penurunan.
“Dengan minimnya anggaran, maka banyak pembangunan infrastruktur yang tidak terbangun. Jalan yang rusak hanya ditambal. Demikian dengan pembangunan infastruktur lainnya,” kata Rohadi, Selasa (4/5/2021).
Rohadi mengungkapkan, minimnya anggaran Pemkab Karanganyar ini karena Karanganyar sendiri tidak diberikan anggaran. Untuk itu, Rohadi menyarankan agar pemkab melakukan komunikasi dengan Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat untuk minta anggaran. Serta meningkatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang dapat digunakan untuk tambahan pembangunan infrastruktur.
Dijelaskannya, DID ini berbasis pada kinerja. Di Karanganyar sendiri, mantan wakil bupati tersebut menuturkan, terdapat sejumlah variabel DID itu yang jelek. Seperti untuk alokasi kebutuhan dasar yang meliputi pendididkan dasar dan kesehatan, persampahan, penanggulangan stunting yang tidak memenuhi kriteria.
“Kinerja Pemkab mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sebelumnya kita dapat poin 76 saat ini hanya di kisaran 46. Akibatnya kita belum mendapat dana insentif dari beberapa variabel tersebut. Pemkab harus mengejar kinerjanya terkait dengan DID itu. Kalau maksimal bisa mendapatan 100 an miliar rupiah yang dapat digunakan untuk pembangunan,”tegasnya. (Iwan-02)
