Karanganyar, Jatengnews.id – DPRD Karanganyar menilai tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang mencapai Rp177.762.280.332,00 menunjukkan kinerja Pemkab Karanganyar tidak maksimal. Pasalnya banyak anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat tidak dapat terserap.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD Karanganyar Rohadi Widodo usai rapat paripurna penyampaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Karanganyar tahun anggaran 2020, Selasa (18/05/2021).
Rohadi Widodo menuturkan, dalam belanja barang, anggaran yang terserap terutama untuk belanja gedung dan bangunan hanya 60 persen. Hal ini menurut Rohadi patut disayangkan. Pasalnya belanja barang dan jasa ini untuk kepentingan masyarakat.
“Untuk catatan sementara LKPJ yang disajikan bupati adalah tingginya Silpa di tahun 2020. Yang lebih detail lagi berada di belanja barang dan jasa. Ini terkait dengan pembangunan di Karanganyar,” jelas Rohadi.
Pihaknya juga belum mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran ini, apakah karena gagal lelang, atau kurangnya perencanaan.
“Ini nanti kita cermati bersama TAPD. Dengan rendahnya penyerapan ini menunjukkan bahwa kinerja terkait belanja barang dan jasa itu rendah. Ini sangat disayangkan, sudah dianggarkan tapi tidak terserap dengan baik,”tegasnya.
Disisi lain, Rohadi mengapresiasi perolehan pajak dan retribusi yang mengalami peningkatan. Untuk pajak daerah, dari Rp154,189 yang ditargetkan, dapat terealisasi Rp176,873 miliar. Sedangkan untuk retribusi daerah, dari target Rp11,266 miliar, dapat terealisasi Rp13,878 miliar.“Capaian ini patut kita apresiasi,”ujarnya.
Disisi lain, dalam pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan bahwa laporan keuangan tahun 2020 telah disampaikan kepada BPK RI perwakilan Jawa Tengah. Atas laporan keuangan tersebut, Pemkab Karanganyar kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 kali berturut-turut.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan dan akan dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan APBD tahun mendatang,”kata bupati.
Dijelaskan bupati, dengan adanya realisasi pendapatan sejumlah Rp2,121 triliun dan realisasi Rp2,092 triliun serta bertambahnya pembiayaan netto sebesar Rp148.408 miliar, maka Silpa APBD tahun 2020 sejumlah Rp177,762 miliar. (Iwan-02).
