30 C
Semarang
, 26 February 2024
spot_img

H-3 Pengumuman UMK Jateng, Buruh Walk Out Rapat Pleno Dewan Pengupahan

Semarang, JatengNews.id – H-3 pengumuman UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) geruduk kantor Disnakertrans, Senin (27/11/2023).

Sebelumnya, beberapa dari buruh KSPI tersebut mengikuti rapat bersama dewan pengupahan provinsi yang membahas UMK yang diusulkan bupati/wali kota di Jateng untuk diumumkan pada 30 November 2023.

Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim menyatakan, mereka hadir dalam rapat tersebut sebgai bentuk pengawalan supaya penetapan UMK tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023.

“Tetapi dalam rapat pleno tadi justru digiring opini menggunakan PP 51. Sehingga ketika menggunakan PP 51 kita mengintruksikan kepada dewan pengupahan khusus serikat pekerja walk out (keluar dari rapat),” ungkapnya kepada Jatengnews.id Senin (27/11/2023).

Baca juga: UMK Kota Semarang Diajukan Jadi Rp3,2 Juta Buruh Puas ?

Kiranya, hasil UMK yang bakal dilayangkan ke Pj Gubernur Jateng untuk di umumkan tersebut, tidak sesuai dengan harapan hidup layak karena menggunakan PP 51.

“Lihat saja PP 51 kemarin 4,02 persen di UMP (Upah Minimum Provinsi), bagaimana kita bisa hidup dianka Rp 78 ribu kenaikannya,” terangnya keputusan UMP yang telah diumumkan sebelumnya.

Kiranya, perbanding kenaikan perekonomian perbulan Agustus/September 2023 dengan UMP tidak sesuai ketika menggunakan PP 51.

“Ketika perekonomian Agustus/September 2023 5,23 persen, tetapi upahnya naik 4,02 persen. Pertanyaannya, pertumbuhan ekonominya untuk siapa?,” jelasnya saat ditemui di depan Kantor Dismakertrans Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang.

Kiranya jika menggunakan PP 51 menjadi keterbatasan kenaikan UMP dan UMK. Akhirnya, dirinya menyimpulkan ini sebagai upaya kesengajaan yang menjadikan nilai upah di Jateng tetap rendah. “Kita akan aksi lagi tanggal 30 November 2023,” tegasnya.

Baca juga: Perguruan Silat Pagar Nusa Dukung Proses Hukum Pelaku

Terpisah, Kepala Dianakertrans Jateng, Ahmad Aziz menyatakan, bahwa dalam rapat tersebut diikuti dari berbagai elemen sehingga muncul banyak pendapat.

“Pendapatnya macem-macem. Itu masih dalam tataran untuk direkomendasikan ke Pj Gubernur jadi belum bisa kita ekspos,” ujarnya saat dihubungi awak media melalui telepon.

Sementara ketika ditanya soal perwakilan dewan pengupan dari buruh, dirinya mengatakan lagi mendapatkan telpon.

“Sebentar ini saya lagi mendapatkan telpon dari Pak Sekda,” pungkasnya. (Kamal-01)

Berita Terkait

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img

Berita Pilihan