30 C
Semarang
, 26 February 2024
spot_img

VIDEO Demo Tuntutan Buruh Minta UMK Jateng Naik 15 Persen

JatengNewsTV – Berikut kami sajikan video demo tuntutan buruh Jateng minta UMK Jateng 2024 naik 15 persen tahun 2024.

Bagi anda yang ingin menonton video demo tuntutan buruh Jateng minta UMK Jateng 2024 naik 15 persen tahun 2024 bisa anda klik gambar di atas.

H-1 pengumuman UMK, puluhan massa buruh beratribut merah-merah geruduk kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) suarakan kenaikan UMK 15 persen, Rabu (29/11/2023).

Tonton juga: Demo Buruh Minta UMK Jateng 2024 Naik 15-20 Persen

Ketua FSPIP (Federasi Serikat Indonesia Perjuangan), Karmanto mengemukakan bahwa ada anggotannya yang terdampak banjir Kaligawe.

Dirinya menyebutkan, ada beberapa tempat kerja para buruh pabrik di wilayah pantura yang akses infrastrukturnya terdampak banjir.

“Keluhan buruh ini adalah perihal insfrastruktur, kalau pemerintah di Kota Semarang, Demak, Pati dan sekitarnya itu drainasenya bagus tentu mudah dilalui,” ungkap Karmanto kepada Jatengnews.id dalam aksi UMK.

Dirinya juga menyatakan, bahwa permintaan kenaikan UMK 15 persen tersebut, juga termasuk mereka perhitungkan dengan biaya buruh pantura yang biasa menerjang banjir pada musim hujan.

“Contoh Minggu ini (Sejak Senin, 27 November 2023) Kaligawe Banjir, akhirnya motor rusak harus kebengkel nambah lagi uang-uang untuk servis motor,” jelasnya persoalan banjir yang berdampak pada para buruh.

Dirinya juga menyebutkan, jika mereka tidak berangkat kerja, maka tidak mendapat bayaran sedang situasinya sedang banjir.

“Harap dicabut itu Omnibuslaw, karena sistemnya orang kalau nggak bekerja, nggak dibayar. Padahal kenak musibah ini yang meprihatinkan,” terangnya situasi buruh jika tidak berangkat kerja.

Tonton juga: Demo Mahasiswa Evaluasi 9 Tahun Jokowi, Layangkan 5 Tuntutan

Kiranya, wilayah Pantura perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

“Kami juga memohon kepada pemerintah yang sekitar Pantura memperdulikan akses insfratukturnya. Karena dari situlah yang tadinya kita mau deket jadi muter-muter rugi juga dibensin,” paparnya.

Karmanto juga menyatakan, kalau memang 15 persen tidak dikabulkan, minimal 8 persen seperti tahun sebelumnya dan kenaikan gaji ASN yang berusaja ditetapkan.

“Mereka itu dibayar atas uang pajak kita. Menaikan gaji mereka bisa, kita yang bayar pajak malah tidak dinaikan,” tandasnya. (Kamal-01)

Berita Terkait

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img

Berita Pilihan