Demak, Jatengnews.id – Puluhan tokoh agama dan masyarakat yang tergabung dalam Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Sayung dan Bonang melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan DPRD Demak, Kamis (8/5/2025).
Agenda ini digelar guna menyuarakan keresahan warga Sayung dan Bonang yang selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang banjir musiman dan abrasi yang tak kunjung tertangani secara menyeluruh.
Baca juga : Satlantas Demak Bantu Para Pengendara Terjebak Banjir Rob Pantura Sayung
Audiensi yang digelar di ruang rapat DPRD Demak itu dihadiri Ketua DPRD Zayinul Fata, Wakil Ketua Maskuri, Sekda Demak Akhmad Sugiharto, Kepala Dinputaru Amir Mahmud, dan Bappeda Demak.
Mereka mendengarkan secara langsung berbagai keluhan dan tuntutan dari para pengurus MWC NU Sayung dan Bonang terkait situasi krisis banjir dan rob yang terus memburuk dari tahun ke tahun.
Ketua Tanfidziyah MWC NU Sayung, H. Lutfin Najiв, menyampaikan bahwa kondisi di wilayah Sayung, baik sisi selatan maupun utara Jalan Raya Semarang–Demak, kian memprihatinkan. Di Sayung Selatan, terdapat 10 desa seperti Prampelan, Loireng, Tambakroto, hingga Sayung yang setiap musim hujan selalu terendam air.
Ribuan kepala keluarga (KK) terpaksa mengungsi saban tahun akibat banjir musiman, jalan desa tergenang, dan akses transportasi lumpuh total.
“Di Desa Sayung saja, kalau musim banjir, sebanyak 1.973 KK terdampak banjir hingga setinggi dada orang dewasa. Kami butuh solusi nyata, seperti pembangunan talut, pompa air besar, serta peninggian jalan. Desa kami tidak bisa hanya mengandalkan dana desa dan iuran warga,” ungkapnya.
Sementara itu, kawasan Sayung Utara yang meliputi desa-desa pesisir seperti Sidorejo, Tugu, Surodadi, hingga Timbulsloko mengalami ancaman abrasi dan rob parah. Bahkan beberapa rumah dan fasilitas umum seperti masjid dan sekolah telah rusak berat atau hilang terbawa air laut.
“Jembatan menuju Dukuh Bogorame sudah rusak parah dan akses menuju sana nyaris mustahil dilalui. Jika tidak segera dibangun kembali, pemukiman ini bisa hilang dari peta,” tambahnya.
Senada, perwakilan dari MWC NU Bonang, H. M. Asnawi, turut menyuarakan keresahan yang sama. Ia menekankan bahwa Bonang tidak ingin mengalami nasib seperti Sayung, yang telah kehilangan sejumlah dusun akibat rob.
“Kondisi yang kami alami hampir serupa. Namun, kami tidak ingin ada desa di Kecamatan Bonang yang tenggelam seperti Sayung. Sangat disayangkan, bencana rob ini tidak dikategorikan sebagai bencana alam, sehingga perhatian dari pemerintah provinsi maupun pusat sangat minim,” ungkapnya.
H. Asnawi juga menyoroti dampak rob terhadap ketahanan pangan. Menurutnya, lebih dari 50% lahan pertanian di Bonang telah rusak dan tidak bisa lagi digunakan karena tergenang rob. Oleh karena itu, pihaknya mendesak adanya pembangunan tanggul yang dapat memisahkan air laut dengan air darat, pengadaan pompa air secara terpadu beserta fasilitas pendukungnya, serta normalisasi sungai sebagai solusi jangka panjang.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Demak Zayinul Fata menegaskan bahwa pihaknya memahami betul kondisi yang dialami warga Sayung dan Bonang. Ia menyampaikan komitmen DPRD dan Pemkab Demak untuk secara bertahap menindaklanjuti penanganan banjir dan abrasi, meskipun penyelesaian menyeluruh masih memerlukan waktu, koordinasi lintas sektor, serta dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat.
“Audiensi ini penting karena aspirasi masyarakat tersampaikan secara langsung. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi antara DPRD, eksekutif, dan masyarakat agar permasalahan ini bisa tertangani,” ujar Zayin.
Ia juga menambahkan bahwa sebagian program penanganan rob dan abrasi sebenarnya sudah berjalan, namun belum tersosialisasi dengan baik. Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong percepatan program yang telah dirancang, termasuk pembangunan tanggul laut yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca juga : Peragaan Busana Timbulsloko: Kreativitas Warga Pesisir Lawan Rob
Pihak MWC NU Sayung dan Bonang juga berharap agar alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2025 benar-benar memprioritaskan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak banjir dan rob, termasuk pembangunan rumah panggung, peninggian jalan antar desa, serta sarana infrastruktur lain yang menunjang kehidupan warga. (Sam-03)
