Demak, Jatengnews.id – Bupati Demak, Eisti’anah, meluruskan informasi publik terkait anggaran sebesar Rp10,9 triliun yang disebut-sebut sebagai dana penanganan banjir rob.
Menurutnya, dana tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk pembangunan Proyek Tol Laut Semarang–Demak Seksi 1, bukan untuk mengatasi banjir rob yang selama ini menghantui wilayah pesisir Demak.
Baca juga : DPRD Demak Desak Penanganan Rob Dipercepat
Dalam keterangan resminya, Eisti menjelaskan bahwa proyek tol laut tersebut telah direncanakan sejak 2022 dan ditargetkan rampung pada 2027. Proyek ini mencakup pembangunan jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut, namun penanggulangan hanya berada di dalam kawasan tol.
“Kalau tanggul hanya dibangun di dalam area tol, desa-desa di sekitarnya justru akan semakin terdampak rob. Karena itu, kami mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp1,7 triliun sejak tahun 2023 lalu, untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) tahun 2024. Kami harap tahun 2025 nanti sudah bisa direalisasikan,” jelas Eisti, Rabu (28/5/2025).
Anggaran tambahan tersebut diajukan Pemkab Demak guna membangun tanggul laut serta melakukan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan parah akibat sedimentasi. Penanganan ini akan dilakukan secara bertahap, mencakup wilayah pesisir Sayung, Karangtengah, Bonang, hingga Wedung.
“Proses DED saat ini masih berlangsung untuk wilayah Sayung. Kami usulkan Rp1,7 triliun agar penanganan rob bisa dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mengandalkan tanggul dalam tol. Normalisasi sungai pun menjadi bagian penting, karena kondisi sedimentasi sudah sangat parah,” tambahnya.
Di sisi lain, proyek tol laut dengan anggaran Rp10,9 triliun ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah rob di beberapa titik krusial, seperti Terboyo, Kaligawe, hingga Sriwulan. Namun Eisti menilai, tanpa dukungan pembangunan tanggul tambahan di luar kawasan tol, ancaman rob terhadap pemukiman warga dan Jalan Pantura masih belum sepenuhnya terselesaikan.
Baca juga : Solusi Atasi Rob Pemkab Demak Siapkan Rumah Apung
“Kami sangat berharap dorongan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar anggaran Rp1,7 triliun tersebut segera turun. Pembangunan tanggul laut di Karangtengah, Bonang, hingga Wedung sangat kami butuhkan untuk melindungi warga dari ancaman rob,” pungkasnya. (Sam-03)
