
Karanganyar, Jatengnews.id – Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini merupakan yang ke 11 kalinya diraih Pemkab Karanganyar secara berturut-turut.
Baca juga: Pemkab Karanganyar Bentuk Desa Tangguh Bencana
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan predikat WTP atas LKPD tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi Rahmatullah, kepada Bupati Karanganyar, Rober Christanto, dan Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, pada Kamis (05/06/2025), di Gedung BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang.
Ahmad Luthfi Rahmatullah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Dijelaskannya bahwa opini dan predikat WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.
“Opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar merupakan kerjasama semua pihak. Kami apresiasi atas kinerja ini,”jelasnya.
Sementara itu, Bupati Karanganyar, Rober Christanto, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Karanganyar serta DPRD yang terus bersinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
Bupati berharap, ke depan, pengelolaan keuangan lebih baik dan transparan.
“Predikat Opini WTP ini adalah buah kerja sama, integritas, dan semangat reformasi birokrasi yang terus kita jaga,”katanya.
Baca juga: Pemkab Karanganyar Gencarkan Penanggulangan Rokok Ilegal
Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, menambahkan bahwa prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pengawasan dan kinerja legislatif demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Dengan diterimanya opini WTP ke-11 ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah sebagai landasan penting dalam pelayanan publik yang lebih baik,”tandasnya. (adv-02)