SEMARANG, Jatengnews.id – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jateng-DIY kembali menghidupkan ruang diskusi hukum melalui forum Dialog Publik.
Dialog Publik ini bertema “Permasalahan Hukum di Indonesia: Tantangan, Pengawasan, dan Upaya Reformasi”, Jumat (20/6/2025) di Front One HK Resort, Kota Semarang.
Kegiatan ini diikuti puluhan peserta, terdiri dari kader HMI, pengurus BEM, dan mahasiswa ilmu hukum dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang. Diskusi berlangsung aktif dan dua arah, diawali dengan paparan narasumber dan dilanjutkan sesi tanya jawab.
Tiga narasumber dihadirkan, yaitu: Dwi Yasmanto, Anggota DPRD Jawa Tengah. Muhammad Farhan, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah dan Ahmad Suryono, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UNMUH) Jember.
Baca juga: HMI Jateng-DIY Kritik Keras Anggota TNI Duduki Jabatan Sipil
Dwi Yasmanto selaku keynote speaker mengapresiasi Badko HMI Jateng-DIY atas inisiatif menyelenggarakan forum dialog hukum. Menurutnya, diskusi publik seperti ini sangat penting dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.
“Hukum adalah fondasi berbangsa dan bernegara, namun dalam praktiknya masih banyak berpihak pada kekuasaan. Mahasiswa harus hadir sebagai pengawas untuk menjaga marwah hukum,” ujar Yayan, sapaan akrabnya.
Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Komisi Yudisial memiliki fungsi penting dalam mengawasi kinerja hakim agar keputusan hukum tidak tersandera kepentingan politik.
“Kami berupaya memperkuat pengawasan hakim demi menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan,” katanya.
Ahmad Suryono menambahkan bahwa tantangan utama dalam sistem hukum Indonesia adalah dominasi kepentingan politik dalam proses legislasi. Ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis.
“Beberapa RUU seperti RUU Perampasan Aset perlu terus dikawal agar tak berpihak pada kekuasaan,” tegasnya.
Kepala Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Badko HMI Jateng-DIY, Billy Al Sabil, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membangkitkan kembali semangat mahasiswa untuk peduli pada isu hukum nasional.
“Kami akan fokus mengawal proses legislasi RUU penting seperti KUHAP, RUU Polri, dan RUU Kejaksaan, serta akan menyelenggarakan sekolah advokasi untuk kader HMI di wilayah Jateng dan DIY,” tandas Billy.
Dialog publik ini menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa dalam reformasi hukum nasional. Partisipasi aktif generasi muda, khususnya mahasiswa, sangat dibutuhkan untuk memastikan hukum berpihak pada keadilan, bukan kekuasaan. (01).
