JAKARTA, Jatengnews.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), melayangkan kritik keras terhadap Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, yang dinilai belum beroperasi secara optimal sebagai pelabuhan penunjang distribusi logistik nasional.
Menurut BHS, pelabuhan ini sejatinya dirancang untuk memback-up Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah memiliki kapasitas 10 juta TEUs dan kini telah terisi sekitar 6 juta TEUs.
“Jika pertumbuhan trafik kontainer sebesar 4–6 persen per tahun terus terjadi, dalam 15 tahun ke depan Tanjung Priok bisa over capacity. Ini akan menimbulkan kongesti yang menghambat ekonomi nasional,” kata BHS dalam keterangannya, Sabtu (28/6/2025).
Baca juga: Bambang Haryo Minta Pemerintah Behani Aturan Tegas di Terminal Mangkang
Ia menilai, Pelabuhan Patimban harus segera difungsikan untuk mendukung distribusi logistik, khususnya di kawasan industri Karawang dan Subang. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada satu pun kapal kontainer yang dilayani karena crane dermaga dan crane depo kontainer belum terpasang.
“Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Anggaran untuk pembangunan Pelabuhan Patimban mencapai Rp30 triliun, jauh lebih besar dibanding pelabuhan lain seperti Makassar New Port, Ambon, Semarang New Port, dan Kuala Tanjung yang rata-rata hanya menelan Rp5 triliun, namun sudah beroperasi,” tegas BHS.
Atas kondisi ini, BHS mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap pembangunan Pelabuhan Patimban yang dimulai pada pemerintahan sebelumnya.
“Pemerintah sekarang harus melakukan audit. Karena sejak diresmikan tahun 2020 oleh Presiden Jokowi, pelabuhan ini ditargetkan mampu menampung 400 ribu TEUs. Seharusnya pada akhir 2024 sudah mencapai 7 juta TEUs, dan penuh pada 2025,” ungkapnya.
Baca juga: Bambang Haryo Sikapi Penyataan Distribusi Produk Tinggi Karena Biaya Transportasi
Lebih lanjut, politisi Gerindra ini menyoroti bahwa proyek Pelabuhan Patimban merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya terintegrasi dengan kawasan industri Subang Smart Politan. Namun hingga kini, integrasi tersebut dinilai masih stagnan dari sisi fungsional.
“Ini semua harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan hanya membangun fisik, tapi tidak bisa berfungsi secara maksimal,” pungkasnya.
