SEMARANG, Jatengnews.id – Pemprov Jateng terus menggenjot percepatan pengelolaan sampah. Salah satu upaya terbaru yakni menawarkan proyek pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang kepada investor, termasuk dari kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Proyek ini diarahkan untuk mengolah sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF)—bahan bakar alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh industri.
Baca juga: Pemprov Jateng Dorong Pengelolaan Sampah Terpadu Antarwilayah Aglomerasi
“Sudah ada investor dari BUMN yang tertarik. Target mereka bisa mulai tahun 2025. Harapan kami, ini bisa jadi pilot project untuk pengelolaan sampah terintegrasi,” ujar Sekda Jateng, Sumarno, usai mengikuti Rapat Koordinasi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Kantor DLHK Jateng, Senin (7/7/2025).
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak cukup jika hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah daerah.
“Masalah sampah memang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi ketika ada investor yang siap berkontribusi, tentu harus kita fasilitasi dan dukung,” tambahnya.
Lahan untuk TPS teritorial di Kabupaten Magelang disebut telah tersedia, begitu juga dengan infrastruktur dasar seperti akses jalan dan kajian lingkungan. Namun, koordinasi lintas wilayah masih dibutuhkan untuk menjamin pasokan sampah yang mencukupi.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan sampah dari Kabupaten atau Kota Magelang. Harus kerja sama juga dengan Temanggung, Purworejo, atau daerah sekitar lainnya,” ungkapnya.
Baca juga: Pemprov Jateng Usulkan Hybrid Sea Wall Atasi Rob Demak
Sumarno menekankan pentingnya kolaborasi antarwilayah untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, beberapa daerah seperti Pekalongan dan Batang dinilai sudah dalam kondisi darurat sampah dan perlu penanganan segera.
“Kalau bisa dipercepat, harus segera dilakukan. Kita tidak bisa lagi menumpuk sampah secara open dumping. Itu bukan solusi jangka panjang,” tegasnya.
Ia pun menekankan, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral semata. Diperlukan keterlibatan lintas sektor, lintas daerah, bahkan peran swasta dan masyarakat.(02)
