SEMARANG, Jatengnews.id – Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR), sebuah inisiatif pendidikan inklusif yang digagas Presiden Prabowo Subianto bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Sebagai bagian dari sinergi lintas kementerian, BBPVP Semarang menyediakan empat ruang kelas dan 20 kamar asrama untuk memfasilitasi pelaksanaan tahap awal program di Kota Semarang. Fasilitas ini akan digunakan sementara waktu, sembari menunggu rampungnya pembangunan sekolah permanen di kawasan Rowosari.
Baca juga: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dukung Program Sekolah Rakyat
“Ini bagian dari tugas negara. Kami diminta Kemensos untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Semarang, dan kami langsung menindaklanjuti dengan menyiapkan ruang belajar dan asrama,” ujar Danar Wiryanto, Subkoordinator SDM dan ART BBPVP Semarang belum lama ini.
Menurut Danar, pihaknya hanya bertanggung jawab dalam penyediaan tempat, sementara proses renovasi dan penyesuaian fasilitas dilakukan oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Keswadayaan Usaha (BKU).
“Kami hanya menyiapkan tempat. Untuk teknis renovasi, ditangani langsung oleh tim dari BKU dan Kementerian PUPR agar ruang belajar sesuai standar kenyamanan dan keamanan,” tambahnya.
Langkah cepat BBPVP ini mendapat apresiasi dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang, yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis program di daerah. Kepala Dinsos Kota Semarang, Heroe Soelistyo, mengatakan bahwa proses verifikasi peserta sedang berlangsung, dan kegiatan belajar mengajar ditargetkan segera dimulai.
Baca juga: Mensos Kumpulkan Kepala Daerah Jateng, Bahas Sekolah Rakyat
“Sembari menunggu pembangunan gedung permanen selesai, kami manfaatkan fasilitas BBPVP. Tempatnya sudah representatif dan layak untuk mendukung kegiatan belajar mengajar,” ungkap Heroe, Selasa (15/7/2025).
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi pemerataan akses pendidikan yang dicanangkan Presiden Prabowo. Melalui kerja sama antara Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah, program ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan yang layak.(02)
