SEMARANG, Jatengnews.id – Pemprov Jateng terus memacu penanganan backlog perumahan yang masih tinggi.
Hingga akhir 2024, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dan kekurangan rumah di wilayah ini tercatat mencapai lebih dari 1,4 juta unit.
Baca juga: Pemprov Jateng Fokus Atasi Backlog Perumahan dengan Program Hunian Terjangkau
“Backlog kepemilikan rumah masih mencapai 310.855 unit, sementara backlog kelayakan rumah atau RTLH mencapai *1.132.968 unit. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri PKP Nomor 9 dan 10 Tahun 2025 di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (31/7/2025).
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Jateng telah mengalokasikan penanganan 17.510 unit rumah pada tahun 2025. Dari jumlah itu, 17.000 unit ditangani melalui bantuan keuangan desa, dan 510 unit melalui bantuan sosial untuk relokasi pascabencana dan kebutuhan khusus lainnya.
“Kami mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar bersama-sama mengatasi persoalan perumahan ini. Dengan sinergi dan gotong royong, kita bisa wujudkan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat,” tambahnya.
Di level nasional, angka backlog bahkan jauh lebih besar. Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Aziz Andriansyah, mengungkapkan bahwa kekurangan rumah di Indonesia telah mencapai 9,9 juta unit.
“Karena itu, program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional Presiden Prabowo perlu dikawal bersama. Targetnya, satu juta unit dibangun di perkotaan, satu juta di pedesaan, dan satu juta di daerah pesisir,” jelas Aziz.
Baca juga: Gubernur Optimistis Perbaikan RTLH dan Backlog di Jateng Selesai 5 Tahun
Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada penyediaan dana murah dan jangka panjang, subsidi uang muka, serta bantuan perumahan lainnya.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebutuhan tempat tinggal masyarakat dapat segera terpenuhi,” tegas Aziz.(02)
