JAKARTA, Jatengnews.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik peluncuran program insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI bagi guru non-ASN dan pendidik non formal.
Program ini dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mutu pendidikan nasional.
“Ini sangat menguntungkan. Guru-guru kita semakin sejahtera dengan hadirnya negara. Nilai-nilai bantuan ini juga sangat bermanfaat,” ujar Gubernur Jateng Ahmad Luthfi usai menghadiri peluncuran program insentif tersebut di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Baca juga: Gubernur Jateng Serahkan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
Program insentif itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, bertajuk “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru”, dan diluncurkan langsung oleh Menteri Dikdasmen, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed.
Menurut Luthfi, kebijakan ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan peran guru dalam proses pembelajaran.
“Secara tidak langsung, ini mendorong para guru agar lebih intensif dalam mendidik anak-anak kita, karena ada dukungan anggaran dan peluang peningkatan kualifikasi melalui S1 dan D4,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menambahkan bahwa Pemprov Jateng sudah lebih dulu menggulirkan insentif bagi guru non ASN melalui anggaran Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan.
“Honorarium bagi guru non ASN, termasuk guru tamu di SMA/SMK/SLB negeri, sudah kita sesuaikan dengan UMK masing-masing kabupaten/kota. Semua ditanggung APBD Provinsi,” jelas Sadimin.
Pada 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan Rp 472,381 miliar untuk BOP Pendidikan. Jumlah guru non ASN di satuan pendidikan negeri mencapai 3.043 orang, terdiri dari: SMA: 1.313 guru, SMK: 1.442 guru, dan SLB: 288 guru.
Sementara untuk sekolah swasta, dukungan diberikan melalui skema BOSDa, dengan alokasi anggaran Rp 142,632 miliar.
“Guru non ASN yang belum sertifikasi juga mendapat tunjangan. Yang sudah sertifikasi mengikuti skema nasional, tapi kelebihannya di Jateng, gaji mereka sudah setara UMK,” tambah Sadimin.
Sadimin menyebut program dari Kemendikdasmen melengkapi kebijakan daerah dengan memberikan insentif tambahan yang belum tercakup sebelumnya. Salah satunya adalah bantuan subsidi upah (BSU) selama tujuh bulan dengan nominal Rp 300.000 per bulan, atau total Rp 2,1 juta per orang.
“Dengan peningkatan kesejahteraan ini, kami harap kualitas pendidikan di Jawa Tengah maupun nasional semakin meningkat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan guru di Jateng, khususnya pada jenjang SLB. Banyak guru SLB saat ini berasal dari pendidikan umum karena kekurangan lulusan pendidikan luar biasa.
“SLB masih kekurangan guru. Selain itu, beberapa guru SMA/SMK belum mendapat jam mengajar penuh. Ke depan, kami akan lakukan redistribusi agar mereka mendapat minimal 24 jam pelajaran,” tandasnya.
Baca juga: Pemprov Jateng Telah Angkat 8.909 Guru Tidak Tetap Jadi PPPK
Sementara itu, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa program insentif ini merupakan bagian dari strategi pemerintah mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan.
“Tahun ini kita berikan insentif bagi 12.500 guru untuk menyelesaikan pendidikan S1 atau D4 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi,” kata Mu’ti.
Selain itu, pemerintah menyalurkan, Insentif Rp 2,1 juta untuk 341.248 guru honorer. BSU Rp 600.000 untuk 253.407 guru PAUD non formal. Tunjangan sertifikasi untuk 1.438.029 guru di seluruh Indonesia.
“Kita ingin guru semakin profesional, sejahtera, dan siap menjawab tantangan masa depan pendidikan Indonesia,” tegasnya.(02)
