Kendal, JatengNews.id – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Walisongo Posko 37 bekerja sama dengan Pemerintah Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, gelar Musyawarah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 dan pemaparan penggunaan Dana Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 pada Senin (28/7/2025).
Kegiatan yang berlangsung secara partisipatif ini dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, kader desa, perwakilan Kecamatan Cepiring, dan tamu undangan lainnya.
Mahasiswa KKN UIN Walisongo turut andil sebagai panitia teknis dan pembawa acara, mencerminkan kolaborasi aktif antara dunia akademik dan pemerintah desa.
Baca juga: KKN UIN Walisongo Gandeng Kepala Dusun Tumbuhkan Semangat Gotong Royong Lewat Kerja Bakti
Acara diawali dengan pembacaan basmalah dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pj Kepala Desa Botomulyo, Ibu Siti Aulia Rahmah, dalam sambutannya mengapresiasi peran aktif mahasiswa KKN UIN Walisongo dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam agenda pembangunan lokal sebagai wujud sinergi masyarakat.
Perwakilan dari Kecamatan Cepiring juga memberikan sambutan yang menyoroti pentingnya forum musyawarah desa dalam menyusun arah kebijakan pembangunan.
Ia berharap partisipasi masyarakat tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi budaya dalam pengambilan keputusan.
Pembentukan Tim RKPDes 2026 Secara Partisipatif
Musyawarah desa dilanjutkan dengan pembentukan Tim RKPDes Tahun 2026 yang dipandu oleh Ketua BPD.
Bapak Bayu Nugroho mewakili Ketua BPD untuk menjelaskan urgensi penyusunan RKPDes sebagai landasan hukum pembangunan desa yang harus disusun secara inklusif dan partisipatif.
“RKPDes adalah landasan hukum kegiatan pembangunan desa. Penyusunannya wajib partisipatif dan inklusif,” tegas Bayu Nugroho.
Forum musyawarah berjalan interaktif. Awalnya tim penyusun hanya dirancang melibatkan perangkat desa, namun masyarakat mengusulkan agar tokoh masyarakat juga dilibatkan. Usulan tersebut disambut positif dan menjadi bahan pertimbangan agar struktur tim benar-benar mewakili seluruh elemen desa.
Pemaparan Dana Ketahanan Pangan Tahun 2025
Setelah pembentukan tim, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan penggunaan Dana Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025.
Ketua BUMDes, Bapak Maskuri, memaparkan program ketahanan pangan desa yang mencakup pengembangan lahan produktif, penguatan cadangan pangan lokal, dan dukungan untuk kelompok tani.
Bendahara BUMDes kemudian menyampaikan rincian teknis alokasi dana, seperti untuk pengadaan bibit, pupuk, biaya pengolahan lahan, serta operasional distribusi hasil pertanian. Ia juga menjelaskan progres realisasi anggaran dan kendala teknis yang dihadapi.
Warga yang hadir memberikan masukan, di antaranya pentingnya pelatihan pertanian lanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program ketahanan pangan ke depan.
Mahasiswa KKN UIN Walisongo berperan aktif selama kegiatan, tidak hanya sebagai panitia teknis dan pembawa acara, tetapi juga membantu dokumentasi serta koordinasi kegiatan. Kehadiran mereka memberikan semangat baru bagi perangkat desa dan masyarakat.
Prisilia, salah satu mahasiswa KKN, mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti proses perencanaan desa secara langsung.
“Ini pengalaman berharga melihat proses perencanaan desa yang melibatkan masyarakat secara langsung,” tutur Prisilia.
Baca juga: Mahasiswa KKN UIN Walisongo Gelar Aksi Bersih Masjid dan Makam di Dusun Clumprit
Acara ditutup dengan doa bersama dan ucapan terima kasih. Forum musyawarah ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan partisipatif di Botomulyo.