JAKARTA, Jatengnews.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak pemerintah mengevaluasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN berpotensi membebani masyarakat secara finansial dan logistik.
BHS memaparkan bahwa Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan saat ini dikunjungi sekitar 10 juta orang per hari, terdiri dari 3,5 juta penduduk Jabodetabek dan sekitar 7 juta dari berbagai kota di Pulau Jawa.
Baca juga: Kunker di KITB, BHS Apresiasi Kawasan Industri Batang yang Sudah Terintegrasi
Mereka dapat menggunakan berbagai moda transportasi, mulai dari berjalan kaki, sepeda, sepeda motor, mobil, hingga kereta api.
“Jika dipindahkan ke IKN, sekitar dua juta orang yang memiliki kepentingan langsung ke pusat pemerintahan, perusahaan besar, BUMN, dan DPR hanya bisa menggunakan transportasi udara atau laut,” ujar BHS.
Dengan asumsi tarif pesawat Rp1,5 juta per orang, masyarakat akan mengeluarkan Rp3 triliun per hari untuk perjalanan ke IKN. Jika pulang-pergi, biayanya mencapai Rp6 triliun per hari. Ditambah akomodasi Rp1 juta per orang, total biaya mencapai Rp8 triliun per hari atau Rp2.920 triliun per tahun.
BHS juga menyoroti keterbatasan kapasitas bandara di Kalimantan. Bandara Sultan Aji Balikpapan hanya memiliki 30 parking stand dengan kapasitas maksimal 45 ribu penumpang per hari, sementara bandara IKN hanya mampu menampung sekitar 600 penumpang per hari.
“Dengan jumlah pesawat di Indonesia sekitar 450 unit berkapasitas 200 penumpang, kapasitas harian maksimal hanya 360 ribu penumpang. Padahal kebutuhan bisa mencapai 2 juta orang per hari. Lalu mau ditampung di mana sisanya?” tegasnya.
Baca juga: Bambang Haryo Desak Audit Pelabuhan Patimban Rp30 Triliun yang Belum Beroperasi Penuh
Ia menilai kebijakan pemindahan ibu kota berpotensi menyulitkan masyarakat dari Sumatra, Sulawesi, Bali, hingga NTT karena keterbatasan akses transportasi.
“Pemerintah harus mengkaji ulang dan mencari langkah terbaik agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN,” tutup BHS. (01).
