SEMARANG, Jatengnews.id – Kepemimpinan Wali kota Semarang Agustina yang menerapkan sistem responsif menuai tanggapan dari Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Prof. Firmansyah, S.E., M.Si., Ph.
Hal itu salah satunya ditunjukkan melalui program kebersihan dan pengelolaan sampah. Program yang digagas Pemerintah Kota Semarang, menurutnya mencerminkan kepemimpinan yang responsif terhadap keluhan masyarakat.
Baca juga : Wali Kota Semarang Agustina Beri Keringanan Pajak Untuk Masyarakat
“Manajemen sampah masih dapat ditingkatkan lebih baik lagi karena masih menjadi persoalan di sini dan berpotensi menurunkan tingkat kepuasan bila tidak segera ditangani secara sistematis,” jelasnya.
Disebutkan bahwa upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang dikembangkan kampus, misalnya oleh Universitas Diponegoro, yang meliputi pemisahan sampah, pemanfaatan ayam untuk mengurai sampah, hingga pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar gasoline. “Edukasi pemisahan sampah dari rumah tangga juga perlu ditingkatkan dengan masif,” imbuhnya.
Prof. Firmansyah juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD Kota Semarang dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, termasuk program nasional seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Pernyataan guru besar Undip tersebut disampaikan menanggapi hasil survei Litbang Kompas awal Agustus 2025 menunjukkan 77,4 persen warga Kota Semarang puas dengan kinerja Agustina, Wali kota Semarang dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin. Sejumlah guru besar Universitas Diponegoro pun menilai capaian itu awal yang positif bagi pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan.
Hal senada juga diungkapkan Guru Besar Universitas Diponegoro, Prof. Dr. FX Sugiyanto, yang menilai hasil survei tersebut merupakan capaian yang baik untuk pemerintahan baru. “Cukup tinggi masyarakat yang puas, yakni 77,4 persen, tetapi yang tidak puas juga masih satu per lima penduduk kota Semarang. Artinya cukup tinggi juga,” katanya.
Menurut Sugiyanto, meskipun baru menjabat beberapa bulan, secara umum langkah awal pemerintahan Agustina–Iswar menunjukkan arah yang positif dengan berbagai capaian nyata. “Namun agar manfaatnya dirasakan lebih luas, perhatian terhadap proses komunikasi, keterlibatan mitra strategis seperti DP2K, dan keberlanjutan birokrasi menjadi kunci penting untuk memperkuat fondasi pemerintahan yang inklusif, efektif, dan akuntabel,” ujarnya.
“Yang paling diapresiasi adalah program bantuan Rp25 juta untuk setiap RT per tahun,” ungkap Sugiyanto. Hanya saja menurutnya, ada batasan penggunaan anggaran yang dinilai belum tersosialisasi dengan baik, sehingga masih banyak RT yang bingung dan ragu memanfaatkan karena tidak memahami risikonya.
Lebih jauh, Sugiyanto mengingatkan ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius, antara lain banjir dan lapangan kerja. “Terutama banjir, yang apabila terjadi langsung dirasakan oleh masyarakat yang terkena bencana. Ini perlu mendapat perhatian sangat serius. Juga masalah penanganan sampah,” jelasnya.
Sementara itu, Agustina menyatakan survei Kompas ibarat “nilai rapor” bagi pemerintah kota. “Hasil survei ini menjadi bahan introspeksi dan evaluasi. Kami tidak boleh cepat puas, justru harus bekerja lebih keras lagi untuk warga,” ujarnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan mitra strategis, termasuk akademisi, untuk merumuskan kebijakan yang partisipatif. “Dengan kerja sama semua pemangku kepentingan, kami ingin menjadikan Semarang sebagai kota yang mampu menyeimbangkan pembangunan, lingkungan, dan keselamatan warga,” katanya.
Baca juga : Wali Kota Semarang Agustina Pacu Investor Bangun PSEL Jatibarang
Dengan apresiasi dari kalangan akademisi, Pemerintahan Agustina-Iswar semakin optimistis bahwa arah pembangunan kota berada di jalur yang tepat. Melalui evaluasi berkelanjutan, komunikasi terbuka, dan kolaborasi luas, Pemerintah Kota Semarang berkomitmen meningkatkan pelayanan publik serta mewujudkan Semarang yang inklusif, efektif, dan akuntabel. (03)
