SEMARANG, Jatengnews.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah memulai pemeriksaan pendahuluan atas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk semester II tahun 2025.
Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan seluruh kegiatan keuangan pemerintah daerah berlangsung secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan.
Baca juga: Pemprov Jateng Raih Dua Penghargaan Bapanas Award
Entry meeting sebagai penanda dimulainya audit dilakukan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (1/9/2025).
Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, menjelaskan bahwa audit kali ini mencakup berbagai sektor penting, mulai dari manajemen aset, belanja daerah, hingga pengelolaan BLUD dan BUMD.
“Kami ingin menilai kepatuhan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan. Ini adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu, bukan sekadar rutinitas,” ujar Luthfi.
Beberapa objek pemeriksaan di antaranya adalah RSUD Dr. Moewardi Solo, RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, serta BUMD seperti BPD Jateng dan BPR BKK Jateng. Pemeriksaan pendahuluan akan berlangsung selama 25 hingga 30 hari, sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan terinci. Hasil akhirnya dijadwalkan keluar pada pertengahan Desember 2025.
Luthfi juga mengapresiasi capaian Pemprov Jateng dalam menindaklanjuti temuan audit sebelumnya. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK terus meningkat dari 90,96% pada semester I 2024, menjadi 93,46% di semester I 2025. Meski begitu, ia menegaskan bahwa target ideal adalah 95%.
“Standar nasional memang 85%, tapi kami mendorong agar Jateng bisa lebih baik lagi. Tinggal sedikit lagi untuk bisa disebut sangat baik,” katanya.
Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi akan Gelar Retret Pejabat Pemprov Jateng
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik langkah BPK dan menganggap audit sebagai bagian penting dalam perbaikan tata kelola.
“Saya minta semua OPD, rumah sakit, dan BUMD untuk transparan, blak-blakan, dan jangan ada yang ditutupi. Serahkan data secara proaktif. Ini demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.
Luthfi menambahkan bahwa hasil audit akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan agar pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Jateng bisa berjalan lebih efektif, efisien, serta membawa manfaat langsung bagi masyarakat.(02)
