KARANGANYAR, Jatengnews.id – Sejumlah elemen masyarakat Karanganyar menuntut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk membatalkan tunjangan besar yang diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Mereka menilai kebijakan ini tidak berpihak pada kondisi rakyat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi berat.
Baca juga: Pemkab Karanganyar Kembangkan Colomadu Pusat Bisnis
Desakan tersebut disampaikan oleh Forum Karanganyar Rembug (FKR) dan kelompok Masyarakat Handarbeni Karanganyar dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Jumat (5/9/2025).
“Kami meminta Gubernur Jawa Tengah segera membatalkan seluruh tunjangan anggota DPRD Provinsi. Saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi. Anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk pengentasan kemiskinan,” tegas Hendardi Heru Santoso, Koordinator FKR.
Senada dengan Hendardi, Agus Kiswadi, Koordinator Masyarakat Handarbeni Karanganyar, juga menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan tunjangan tersebut.
“Pemberian tunjangan ini sangat berlebihan. Kami menuntut agar kebijakan ini tidak hanya dibatalkan di tingkat provinsi, tapi juga di seluruh DPRD kabupaten dan kota di Jawa Tengah,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pemberian tunjangan ini diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/51 Tahun 2025. Dalam beleid tersebut, anggota DPRD Provinsi menerima tunjangan perumahan dan transportasi dengan nominal sebagai berikut:
Ketua DPRD: Rp79,63 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD: Rp72,31 juta per bulan, Anggota DPRD: Rp47,77 juta per bulan, Tunjangan transportasi: Rp16,2 juta per bulan.
Baca juga: Pemkab Karanganyar Percepat Pendirian Migran Center
Kebijakan ini menuai kontroversi karena muncul di tengah meningkatnya angka kemiskinan dan stagnasi ekonomi masyarakat pasca pandemi serta tekanan inflasi.
“Masyarakat sedang berhemat untuk makan, tapi wakil rakyat justru menikmati fasilitas mewah. Ini sungguh mencederai keadilan sosial,” tambah Hendardi.
Warga berharap Gubernur Ahmad Luthfi dapat mendengarkan aspirasi ini dan segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan tunjangan tersebut, demi menjaga kepercayaan publik dan keberpihakan kepada rakyat kecil.(02)
