SEMARANG, Jatengnews.id – Menjelang datangnya musim penghujan, Pemkot Semarang resmi membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai upaya memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
FPRB ini dikukuhkan langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, di halaman Balai Kota, Kamis (11/9/2025).
Baca juga: Pemkot Semarang Gelar Lapor Semarang Goes to School
Wali Kota Agustina menyebut pembentukan FPRB penting sebagai wadah kolaborasi antarorganisasi dan elemen masyarakat untuk mempercepat respons kebencanaan.
“Forum ini untuk menyinergikan berbagai pihak agar proses mitigasi lebih terarah. Saat bencana terjadi, kita tidak mulai dari nol, karena koordinasi sudah dibangun sejak awal,” ujarnya kepada awak media.
Menurut Agustina, potensi bencana seperti banjir dan longsor biasanya meningkat mulai September hingga Februari, terutama di kawasan rawan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan masyarakat, disertai kebijakan teknis dari pemerintah daerah.
“Ada daerah-daerah yang memang secara geografis rentan longsor. Maka penting untuk mengatur pembangunan dan memperhatikan aspek keselamatan lingkungan,” tegasnya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah Jrakah, yang kerap mengalami banjir dan genangan air akibat saluran tersumbat serta keberadaan bangunan liar di sempadan saluran.
“Kami akan lakukan normalisasi. Saya mohon maaf jika ada masyarakat yang terdampak selama proses ini, tapi kami pastikan langkah ini untuk kepentingan bersama,” lanjut Agustina.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto, menjelaskan bahwa FPRB tidak hanya diisi oleh OPD, tapi juga melibatkan unsur lain seperti akademisi, tenaga medis, relawan, dan perguruan tinggi.
“Kami ingin menggerakkan seluruh elemen masyarakat. FPRB ini menjadi platform bersama untuk menyusun strategi penanggulangan bencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya.
Baca juga: Agustina Siap Kembangkan Wisata Pantai Mangunharjo
Endro menambahkan, forum ini akan menjadi lembaga resmi dalam merumuskan kebijakan mitigasi di wilayah Kota Semarang.
“Dari sini kita bisa evaluasi, susun perencanaan, dan melakukan aksi nyata untuk menekan dampak bencana,” pungkasnya.
Berdasarkan data dari BPBD Kota Semarang, sepanjang Januari 2025 saja telah terjadi 85 kejadian bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, rumah roboh, hingga kebakaran. Total kerugian mencapai Rp1,8 miliar dengan 166 warga terdampak.(02)
