SEMARANG, Jatengnews.id – Puluhan petani yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Tengah menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (24/9/2025).
Massa tiba sekitar pukul 10.00 WIB dengan membawa poster dan spanduk berisi tuntutan, kemudian melakukan orasi di depan gerbang kantor gubernur. Sekitar pukul 10.30 WIB, perwakilan massa diterima audiensi oleh Sekda Jateng, sementara sebagian lainnya tetap bertahan dengan orasi hingga siang.
Koordinator aksi KPA Jateng, Purwanto, menegaskan aksi ini digelar bertepatan dengan momentum Hari Tani Nasional 2025.
Baca juga: Petani Demo di Kantor Gubernur Jateng, Soroti Ancaman Militerisme di Desa
Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi petani saat ini bukan hanya konflik agraria, tetapi juga praktik militerisme yang kembali mengancam ruang hidup masyarakat desa.
“Yang paling sekarang terasa itu soal tentara yang sudah masuk ke wilayah-wilayah pertanian. Itu menjadi momok bagi petani. Kebebasan berserikat sekarang sudah mulai berkurang, aparat menghalang-halangi. Ini sudah enggak demokrasi lagi,” tegas Purwanto.
Ia menilai kondisi tersebut membuat petani semakin takut memperjuangkan hak atas tanah, bahkan pola kriminalisasi terhadap petani disebut mirip era sebelum reformasi.
Tuding Perampasan Tanah dan PSN
Purwanto juga menyoroti praktik perampasan tanah yang menurutnya masih terjadi di berbagai daerah, baik oleh perusahaan negara maupun swasta. Ia mencontohkan kasus Urut Sewu, Kebumen, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai semakin mempersempit ruang hidup petani.
“Petani hanya ingin mengembalikan tanah-tanah yang dulu dirampas entah oleh PTPN, Perhutani, tentara, atau swasta. Sekarang dengan alasan pembangunan, tanah rakyat disingkirkan begitu saja,” ujarnya.
Baca juga: Hari Tani, Ratusan Mahasiswa dan Petani Demo di DPRD Karanganyar
Melalui aksi ini, KPA Jateng mendesak pemerintah pusat untuk:
– Segera menyusun Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria.
– Membentuk badan khusus reforma agraria yang langsung dipimpin pemerintah pusat.
– Menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani.
– Menjamin ruang berserikat serta kebijakan yang berpihak pada petani.
“Kalau ini belum diselesaikan, ketahanan pangan hanya akan memfasilitasi mafia tanah dan pangan. Negara harus berpihak, memberi ruang petani berorganisasi, dan dipermudah dengan kebijakan yang adil,” tambah Purwanto.
Hingga pukul 12.00 WIB, audiensi antara perwakilan petani dan Sekda Jateng masih berlangsung di Kantor Gubernur. Sementara itu, massa aksi tetap melanjutkan orasi di luar pagar kantor. (01).
