SEMARANG, Jatengnews.id — Bank Jateng terus mendukung program pemerintah untuk percepatan kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat.
Adapun, hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja, Kamis (25/9/2025).
Baca juga : Bank Jateng Permudah ASN di Pati Miliki Rumah
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kepala daerah dari 35 kabupaten/kota, serta perwakilan dari perbankan dan pengembang. Pertemuan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat percepatan penyediaan 3 juta rumah, khususnya di Jawa Tengah yang masih memiliki kekurangan (backlog) sekitar 1,357 juta unit.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, “Pemerintah tidak bisa bergerak sendirian. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang adalah kunci untuk memastikan setiap warga Jawa Tengah dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau.”
Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menegaskan komitmen Bank Jateng untuk mempermudah akses masyarakat terhadap rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP. Ia menjelaskan bahwa Bank Jateng menawarkan sejumlah kemudahan, antara lain:
Uang muka (DP) ringan, mulai dari 1%.
Bantuan subsidi sebesar Rp4 juta untuk uang muka.
Cicilan bulanan terjangkau, dimulai dari Rp1 jutaan dengan jangka waktu angsuran hingga 20 tahun.
“Ada bantuan Rp4 juta yang subsidi untuk DP, itu selama 20 tahun mengangsurnya Rp1 jutaan,” ujar Irianto.
Dengan skema yang memudahkan ini, Bank Jateng berharap dapat berkontribusi signifikan dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah impian.
Baca juga : Bank Jateng Launching Kartu Kredit Indonesia Bareng Pemkab Grobogan
Langkah proaktif Bank Jateng ini sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Tengah untuk berkolaborasi dengan semua pihak agar kendala perizinan dan infrastruktur dapat diatasi, sehingga target pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni dapat tercapai lebih cepat. (03)
