SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng menandatangani nota kesepakatan tentang sinergi urusan pertanahan, agraria, dan penataan ruang, Senin (20/10/2025).
Kesepakatan itu disebut sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat tata kelola aset dan investasi di daerah.
Baca juga: Gubernur Jateng Bagikan 1.065 Sertifikat Tanah Eks Proyek PIR Tiga Wilayah
Kepala Kanwil BPN Jateng, Lampri A. Prtnh, menegaskan pentingnya melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari alih fungsi.
“LP2B tidak boleh dialihfungsikan karena menyangkut ketahanan pangan berkelanjutan. Lahan ini harus kita jaga,” ujarnya.
BPN dan Pemprov menargetkan 240 sertifikasi hak atas tanah LP2B di tiga kabupaten (Cilacap, Blora, Wonosobo) tahun ini, serta pemetaan Zona Nilai Tanah di Klaten dan sertifikasi 52 aset Pemprov di enam kabupaten lainnya.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan sertifikasi tanah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor.
“Sertifikat tanah adalah dasar hukum yang jelas. Selama bisa dipermudah, jangan dipersulit,” tegasnya.
Luthfi menilai posisi strategis Jawa Tengah membuat provinsi ini berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau kita kuat dalam tata ruang dan pertanahan, investasi pasti datang,” katanya.
Selain sektor pertanahan, Luthfi juga menyoroti program rumah layak huni bagi masyarakat miskin ekstrem.
“Ada sekitar 17 ribu rumah yang harus kita bantu. Satu KK, satu rumah yang layak huni,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak menjaga kekompakan dalam pembangunan daerah.
“Jangan ada jarak di antara kita. Rukun, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Itulah Jawa Tengah yang kita cintai,” tandasnya.(02)
