SEMARANG, Jatengnews.id – Akademisi Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang, Djoko Setijowarno menilai program mobil nasional sebaiknya tidak hanya berfokus pada kendaraan dinas pejabat, tetapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
Menurutnya, sebanyak 95 persen kota di Indonesia belum memiliki transportasi umum modern. Bahkan, banyak daerah yang sama sekali tidak lagi memiliki layanan transportasi umum.
Baca juga: Pengamat Nilai Pengawasan Operasional Angkutan Barang Belum Maksimal
“Kalaupun ada, sebagian besar kendaraan itu berusia di atas 10 hingga 15 tahun dan sudah tidak layak operasi,” ujar Djoko, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat kepada Jatengnews.id, Jumat (24/10/2025).
Saat ini, lanjutnya, transportasi umum modern dengan skema buy the service baru tersedia di 17 kota dan 11 kabupaten. Padahal, Indonesia memiliki 514 pemerintah daerah, termasuk 38 provinsi.
Djoko menekankan, kebutuhan mobilitas bukan hanya milik pejabat, melainkan juga masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar program mobil nasional turut memproduksi kendaraan untuk rakyat, seperti bus, angkutan pedesaan, dan truk.
“Bus bisa digunakan untuk menambah jumlah kota dan kabupaten yang memiliki transportasi umum modern. Angkutan pedesaan membantu warga desa ke pasar dan mengangkut hasil bumi. Sedangkan truk penting untuk distribusi logistik dan pangan,” jelasnya.
Baca juga: Kecelakaan Beruntun Silayur Pengamat Sebut Polisi Harus Tegas Perkarakan Pengusaha
Ia mencontohkan negara seperti India, China, dan Jepang, yang juga menargetkan produksi bus dan truk dalam program kendaraan nasional mereka. Sementara di Indonesia, sebagian besar bus dan truk masih produk impor, padahal kebutuhannya sangat besar.
“Anggaran negara berasal dari rakyat, jadi sudah semestinya rakyat juga ikut menikmati manfaat dari program mobil nasional,” pungkas Djoko. (01).
