SEMARANG, Jatengnews.id – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menekankan konsep collaborative government atau pemerintahan kolaboratif dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur Ahmad Luthfi, collaborative government menjadi penting dalam reformasi birokrasi dan mendorong program prioritas,” kata Rini saat Rakor Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah Daerah di Hotel Gumaya, Semarang, Rabu (29/10/2025).
Baca juga: Borobudur Marathon hingga Skydiving Karimunjawa, Jateng Pacu Wisata Kelas Dunia
Rini mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah agar saling berkolaborasi untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas.
“Penyederhanaan birokrasi bukan sekadar perampingan struktur, tetapi transformasi pelayanan publik yang menghadirkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Rini mengungkapkan, hingga kini telah ada 38 pemerintah provinsi, 318 kabupaten, dan 82 kota yang menyelesaikan penyederhanaan struktur organisasi. Jawa Tengah, kata dia, termasuk provinsi dengan nilai reformasi birokrasi di atas 90, dan 53 persen responden merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa penataan kelembagaan di Jawa Tengah tahun 2025 meliputi pengurangan dari 35 menjadi 34 OPD, pengurangan tiga cabang dinas, dan 14 UPT dari total 153 menjadi 139 unit.
“Mengecilkan fungsi saja tidak cukup. Yang utama adalah manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Baca juga : Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Panen Raya di Sukoharjo
Luthfi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas OPD, instansi vertikal, sektor swasta, dan masyarakat dalam setiap program pemerintah.
“Program pengentasan kemiskinan, misalnya, bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi juga Dinas Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Kesehatan. Semua harus bergerak bersama,” tegasnya.(02)
