DEMAK, Jatengnews.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak menggandeng Lavanterra Energy dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) finalisasi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Demak Tahun 2025, berlangsung di RM Malaya, Jalan Lingkar Demak, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi non-OPD yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Demak. Hadir sebagai narasumber, Zela Septikasari dari Lavanterra Energy dan Rezki Sulistyanto Soedibyo, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Demak.
Baca juga : BPBD Demak Soroti Kebutuhan Mendesak dan Upaya Pemulihan Pasca Banjir
Zela Septikasari menjelaskan bahwa seluruh masukan dan saran dari peserta FGD akan diakomodasi dalam revisi teknis agar dokumen RPKB benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. “Setelah melalui proses asistensi, dokumen ini akan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Demak tentang RPKB,” ujarnya.
Zela juga menegaskan, penyusunan RPKB merupakan bagian dari rangkaian dokumen kebencanaan yang saling berkaitan, yakni Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).
“RPKB ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon) di tingkat desa. Semakin siap masyarakat menghadapi bencana, semakin kecil potensi korban jiwa, kerusakan, dan kerugian ekonomi. Kita ingin masyarakat Demak benar-benar tangguh bencana,” tambahnya.
Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Demak, terdapat tujuh jenis bahaya yang mengancam wilayah ini, yaitu banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta tanah longsor. Tujuh bahaya tersebut dikategorikan menjadi dua jenis bencana, yakni slow-onset disaster (bencana yang terjadi secara perlahan) dan rapid-onset disaster (bencana yang terjadi secara tiba-tiba).
Bencana kategori slow-onset disaster mencakup banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan. Sementara itu, gempa bumi termasuk dalam kategori rapid-onset disaster. Penanggulangan kedaruratan dilakukan sesuai fase status bencana, mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi darurat ke pemulihan.
Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Demak, Rezki Sulistyanto Soedibyo, menekankan bahwa dokumen RPKB nantinya akan menjadi pedoman utama koordinasi antarinstansi agar penanganan bencana berjalan lebih efektif dan tidak lagi ada ego sektoral.
“Targetnya, proses asistensi dengan BNPB dapat selesai sebelum akhir Desember 2025, sehingga tahun depan dokumen ini bisa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Demak dan disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Rezki menambahkan, BPBD Demak telah melaksanakan tiga kali FGD dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Peserta aktif memberikan masukan dan data yang dibutuhkan, sehingga proses penyusunan RPKB dapat berjalan dua arah dan konstruktif.
“Harapan kami, dokumen ini nantinya menjadi pijakan utama dalam koordinasi lintas sektor, serta memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana,” pungkasnya.
Baca juga : Bupati Demak Tegaskan Kesiapsiagaan Jadi Kunci Hadapi Bencana
BPBD Demak berharap, dengan rampungnya penyusunan RPKB dan asistensi bersama BNPB ini dapat menjadi landasan kuat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terarah dan adaptif, sejalan dengan visi mewujudkan masyarakat Demak yang tangguh dan siap menghadapi segala bentuk ancaman bencana. (03)
