SALATIGA, Jatengnews.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 9 Salatiga, Jumat (7/11/2025).
Sebanyak 749 siswa di sekolah tersebut menjadi penerima manfaat program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak usia sekolah.
Dalam kunjungan itu, Wapres Gibran dan Gubernur Luthfi berdialog dengan para siswa serta meninjau dapur dan distribusi menu makan siang. Suasana berlangsung hangat saat sejumlah siswa menyampaikan kesan mereka terhadap program MBG.
Baca juga: Wapres Gibran Apresiasi Sinergi Penanganan Banjir Semarang
Salah satu siswi kelas VIII, Salma, mengaku senang dengan adanya program tersebut.
“Menunya komplit dan bergizi, ada sayur, buah, dan protein. Rasanya juga enak,” ujar Salma sambil tersenyum.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya pengawasan bahan pangan dan pelatihan bagi pelaksana program agar kualitas makanan tetap terjamin.
“Bapak Wakil Presiden melakukan pengecekan untuk memastikan program MBG di wilayah sudah tepat sasaran — baik dari segi gizi, ketepatan waktu, kemudahan menu, maupun kepuasan anak-anak yang menerima manfaatnya,” kata Luthfi.
Berdasarkan data per 5 November 2025, pelaksanaan MBG di Jawa Tengah telah menjangkau 6,3 juta penerima manfaat atau 65,44 persen dari total potensi 9,6 juta penerima. Mayoritas penerima merupakan siswa dari jenjang TK hingga SMK serta pondok pesantren.
Dari sisi infrastruktur, Pemprov Jateng menargetkan pembangunan 3.228 titik Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Hingga awal November, sebanyak 2.267 titik (70,22 persen) telah terealisasi, dengan kontribusi dari mitra swasta, Polri, TNI, pondok pesantren, hingga pemerintah daerah.
Di Kota Salatiga sendiri, baru tersedia 12 SPPG dari target 22 titik.
Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan pemantauan suplai, pengawasan keamanan pangan, serta edukasi gizi seimbang (B2SA). Kampanye Stop Boros Pangan juga digencarkan di sekolah-sekolah dan komunitas.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov telah membentuk Satgas Percepatan Program MBG berdasarkan SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/88 tanggal 25 Maret 2025. Hingga kini, 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah memiliki Satgas MBG.
Selain itu, sebanyak 323 titik SPPG telah memperoleh Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjamin keamanan pangan dari tahap pengolahan hingga distribusi.
Baca juga: Pemprov Usulkan MBG via Kantin Sekolah, Ditolak BGN
“Seluruh pelaksana MBG diwajibkan memiliki Sertifikasi Laik Higiene Kesehatan (SLHK). Ini untuk memastikan petugas gizi dan penyaji makanan mendapat pelatihan sesuai standar dinas kesehatan,” tegas Luthfi.
Luthfi berharap kebijakan tersebut dapat mencegah terjadinya insiden negatif dalam pelaksanaan program.
Untuk menjamin mutu serta menampung aspirasi masyarakat, Pemprov Jateng juga membuka posko layanan pengaduan MBG melalui hotline 0811-2622-000 atau Call Center JNN di 150945.(02)
