SEMARANG, Jatengnews.id – Persoalan bajaj online di Kota Semarang masih menjadi polemik, terutama terkait regulasi.
Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang telah menerbitkan aturan pelarangan, pihak penyedia jasa Maxride menegaskan armadanya tetap beroperasi.
Baca juga: Dishub Semarang Larang Operasional Bajaj Online
Senior Digital Marketing Manager Nasional Maxride, Adhika Yosmik, menegaskan bahwa fokus mereka adalah memberikan kebermanfaatan sosial dan membuka lapangan kerja.
“Kita sudah membuka lebih dari 3.000 lapangan pekerjaan bagi driver yang tergabung kepada kami. Saat ini ada 200 calon mitra driver yang menunggu,” ujar Adhika kepada media, Senin (18/11/2025).
Adhika menekankan bahwa bajaj online menggunakan plat hitam, sehingga merupakan kendaraan pribadi yang bisa digunakan untuk bisnis maupun non-bisnis, seperti hotel atau laundry.
Selain itu, layanan bajaj online Maxride telah memiliki izin resmi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
Salah satu driver bajaj online Semarang, Purwadi (53), mengaku tetap beroperasi selama belum ada larangan resmi dari kantor pusat. Dengan biaya sewa Rp75 ribu per hari, ia meraih penghasilan Rp300–350 ribu per hari, bahkan lebih tinggi pada akhir pekan.
“Harapan saya, Dishub dan Maxride segera berkomunikasi agar driver bisa bekerja dengan tenang,” kata Purwadi.
Baca juga: Bajaj Online Hadir di Semarang, Alternatif Transportasi Unik dan Ramah Kantong
Sementara itu, Dishub Kota Semarang menilai Maxride belum memenuhi persyaratan angkutan penumpang, terutama terkait kewajiban kir dan status kendaraan. Namun Maxride menegaskan bajaj yang digunakan sah untuk umum dan bukan kendaraan barang.
Hingga kini, belum ada kesepahaman antara Maxride dan pemerintah daerah. Perusahaan telah mengajukan permohonan audiensi hingga ke Wali Kota Semarang, namun belum ada titik temu.“Kita terus mengupayakan dialog agar polemik ini bisa diselesaikan,” kata Adhika.(02)
