SEMARANG, Jatengnews.id — Pemerintah memastikan proses pembentukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren di Kementerian Agama RI telah memasuki tahap akhir.
Pembentukan struktur baru ini ditargetkan rampung pada Desember 2025 atau awal Januari 2026, dengan proyeksi kenaikan anggaran hingga sepuluh kali lipat.
Baca juga: Pemkot Semarang Siapkan Lima Langkah Cepat Mitigasi Banjir
Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat kemandirian pesantren sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Wakil Menteri Agama RI, Romo R. Muhammad Syafi’i, menyatakan bahwa beban kerja direktorat pesantren saat ini sudah tidak sebanding dengan kapasitas kelembagaan dan besaran anggarannya. Menurutnya, jumlah pesantren di Indonesia telah mencapai lebih dari 42.300 lembaga, dengan total sekitar 40 juta santri dan sekitar 1 juta kiai.
“Beban 41 juta tersebut dengan dana direktorat yang sampai tahun terakhir cuma Rp 1,2 triliun,” ungkapnya.
Dengan pembentukan Dirjen Pesantren, Syafi’i memastikan anggaran akan meningkat signifikan.
“Ketika kita sudah naik menjadi Dirjen, insya Allah anggarannya sudah Rp 13 triliun, lebih dari 10 kali lipat,” paparnya saat menghadiri Halaqah Penguatan Kelembagaan Pendirian Dirjen Pesantren di Kampus III UIN Walisongo Semarang, Rabu (26/11/2025).
Syafi’i menegaskan bahwa pesantren memang perlu segera dipisahkan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) karena fungsi kelembagaan keduanya sudah berbeda. Ia menilai anggaran yang terlalu kecil dapat mengganggu kemandirian pesantren.
“Kalau dana aslinya sangat kecil, bantuan dari luar bisa lebih besar. Yang kita khawatirkan adalah kemandirian pesantren yang terganggu,” lanjutnya.
Pembentukan Dirjen Pesantren juga dianggap sebagai bentuk penghargaan negara atas peran historis pesantren dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.
Baca juga: Komunitas Film KPI FDK UIN Walisongo Hadiri Festival Film Pendek Lawang Sewu
“Berbicara Indonesia itu berbicara pesantren, berbicara pesantren berbicara Indonesia,” tegas Syafi’i.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Walisongo, Prof. M. Mukhsin Jamil, menyambut positif rencana tersebut. Ia menyebut pembentukan Dirjen Pesantren merupakan tonggak penting bagi masa depan pendidikan pesantren di Indonesia.
“Saya kira ini momentum sejarah yang sangat luar biasa bagi dunia pesantren,” ujarnya.
Mukhsin berharap keberadaan Dirjen Pesantren nantinya benar-benar memperkuat layanan kelembagaan serta mempercepat pengembangan fungsi pesantren.(02)
