KENDAL, Jatengnews.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendesak pemerintah untuk segera mengoperasikan kembali Pelabuhan Kendal yang telah vakum selama dua tahun. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Kendal, menyusul kondisi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang disebutnya sudah hampir mencapai batas maksimal kapasitas.
Menurut Bambang, Pelabuhan Tanjung Emas saat ini memiliki daya tampung sekitar 1,2 juta TEUs, namun sudah terisi 800 ribu kontainer. Dengan pertumbuhan volume pengiriman barang mencapai 10–15 persen per tahun, diperkirakan dalam empat tahun ke depan pelabuhan tersebut akan mengalami overload dan kongesti jika tidak ada penanganan serius.
Baca juga : Komisi VII DPR RI Soroti Potensi Wisata Waduk Jatibarang Semarang
“Pelabuhan Kendal ini sebenarnya merupakan penyangga Pelabuhan Semarang. Kalau tidak segera difungsikan, ekonomi publik akan terhambat. Rakyat nomor satu,” tegas Bambang saat dipelabuhan Kendal, Jumat (28/11/2025).
Ia menjelaskan, Pelabuhan Kendal termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN) yang diintegrasikan dengan Kawasan Industri Kendal dan telah diresmikan sejak 2016. Namun, meski menelan anggaran Rp537 miliar pada pembangunan awal seluas 95 hektare, pelabuhan ini justru mangkrak dan hanya memanfaatkan sekitar 30 persen dari total lahan.
Salah satu kendala utama adalah kedalaman alur pelayaran, namun Bambang menilai persoalan tersebut bukan hal sulit untuk diselesaikan karena menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.
“Normalisasi alur dan kolam pelabuhan adalah kewajiban Kemenhub. Jangan takut kriminalisasi. Kalau dilakukan transparan, tidak ada alasan untuk tidak mengeksekusi. Jangan sampai ketakutan itu menghambat ekonomi rakyat,” jelasnya.
Pelabuhan Kendal dirancang sebagai pelabuhan multipurpose yang dapat melayani berbagai jenis layanan, mulai dari penyeberangan ferry, kargo curah, hingga kontainer.
Baca juga : Bambang Haryo Minta Pemerintah Behani Aturan Tegas di Terminal Mangkang
Bambang juga meminta pihak KSOP, BPTD, Dinas Perhubungan kabupaten dan provinsi untuk mempercepat pengoperasiannya.
“Ayo kita kembalikan fungsinya untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.(02)
