KENDAL, Jatengnews.id — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Kendal segera dioperasikan kembali sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2026.
Hal itu disampaikan BHS sapaan akrabnya saat melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung kondisi Pelabuhan Kendal, Jawa Tengah, pada Jumat (28/11/2025).
Ia menilai pengoperasian pelabuhan sebagai solusi alternatif untuk mengurai kepadatan arus mudik dan balik.
“Saya minta Pelabuhan Kendal bisa dipakai sebelum Hari Raya karena kebutuhan transportasi saat itu sangat tinggi. Pelabuhan ini bisa membantu arus mudik dan balik, terutama bagi masyarakat yang menuju Jawa Tengah,” jelasnya.
Pelabuhan Kendal Sudah Diresmikan Sejak 2016
Pelabuhan Kendal, Jawa Tengah, sebenarnya telah diresmikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada Minggu, 21 Februari 2016. Pelabuhan yang mulai dibangun sejak 2004 itu diharapkan menjadi pintu gerbang maritim bagi Kabupaten Kendal.
Berlokasi di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, keberadaan Pelabuhan Kendal dinilai sangat strategis untuk mendukung kerja sama antar kota/kabupaten, terutama dalam sektor ekonomi.
Saat itu pelabuhan penyeberangan direncanakan mulai dioperasikan pada 2015, sementara pelabuhan niaga yang terletak di sebelah baratnya ditargetkan beroperasi pada 2016. Namun hingga kini pelabuhan belum berfungsi optimal sesuai peruntukannya.
Bisa Jadi Temuan
Dalam kunjungannya, BHS juga menegaskan, bahkan mangkranya Pelabuhan Kendal saat ini bisa jadi temuan karena menggunakan anggaran negara. Ia menyebut seluruh pembangunan pelabuhan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan, sehingga tidak selayaknya semua persoalan selalu dibebankan kepada KPK.
Baca juga: Setelah Terbengkalai Pelabuhan Kendal Akan Beroperasi Juli 2025
“Kalau Menteri Keuangan Pak Purbaya mengetahui kondisi Pelabuhan Kendal mangkrak seperti ini, seharusnya beliau mencak-mencak. Jadi tidak semua persoalan dibebankan ke KPK. Semua penggunaan uang negara berada di bawah tanggung jawab Menteri Keuangan. Kalau sampai KPK yang menemukan, ya Menteri Keuangan harus malu,” tegasnya.
Politisi Gerindra tersebut kembali mengingatkan bahwa Pelabuhan Kendal merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga pelaksanaannya harus diprioritaskan agar tidak kembali mangkrak dan bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (01)
