SEMARANG, Jatengnews.id — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah memanggil mantan Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen Widi Prasetijono, untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Cilacap yang tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Nilai dugaan kerugian dalam perkara ini mencapai Rp237 miliar.
Kepala Kejati Jateng, Siswanto, membenarkan bahwa pihaknya telah mengirim surat pemanggilan kepada Widi.
Baca juga: Perkuat Sinergi PLN Lakukan Audensi ke Kejati Jateng
“Pemanggilannya benar sudah dilayangkan, namun soal kehadirannya saya belum tahu,” ujarnya saat ditemui di Gedung Gradhika Semarang, Senin (1/12/2025).
Siswanto menjelaskan bahwa pemanggilan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan saksi terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berhubungan dengan kasus korupsi tersebut.
“Pemanggilan ini sebagai saksi kasus TPPU Cilacap,” jelasnya.
Sementara itu, istri Widi, Novita, disebut belum dipanggil oleh Kejati.
“Belum, karena istrinya masih proses persidangan,” kata Siswanto.
Baca juga: Aspidmil Kejati Jateng Gelar Rakor Non Teknis Perkara Koneksitas
Dalam perkara utama, terdapat tiga terdakwa yang kini menjalani persidangan, yaitu Awaluddin Muuri (mantan Pj Bupati Cilacap), Andi Nur Huda (mantan Direktur PT RSA), dan Iskandar Zulkarnaen (mantan Kabag Perekonomian & SDA Cilacap).
Pengadaan tanah HGU yang menjadi pokok perkara disebut terjadi pada 2019 untuk kebutuhan pembangunan kawasan industri.
Pemanggilan terhadap Widi disebut sebagai tindak lanjut dari kesaksian Ahmad Yazid, pemilik Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya, yang sebelumnya hadir sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, muncul penyebutan aliran dana Rp20 miliar yang juga menyeret nama Novita.(02)
