SEMARANG, Jatengnews.id – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 tingkat Jawa Tengah pada Kamis, 4 Desember 2025, diwarnai forum dialog terbuka bersama Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin, dan Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto.
Adapun, agenda ini digabungkan dengan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) yang tahun ini mengusung tema “Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif”.
Dalam sesi dialog utama, Sumanto menanggapi pertanyaan mengenai upaya dewan mencegah praktik korupsi dan gratifikasi di daerah. Ia menegaskan bahwa penguatan transparansi dalam proses penyusunan anggaran menjadi fokus DPRD.
Baca juga : Sumanto Dorong Pemerintah Tangani Masalah Krusial di Sektor Peternakan
“Fungsi anggaran adalah instrumen nyata pencegahan korupsi. APBD Jateng tahun ini Rp24 triliun, dan DPRD memiliki peran strategis di dalamnya,” tutur Sumanto.
Menurutnya, keterbukaan proses sejak tahap perencanaan hingga penetapan anggaran telah berjalan dari tingkat desa sampai kabupaten/kota, sehingga ruang partisipasi publik semakin luas. Dengan sistem tersebut, masyarakat bisa memantau dan memberi usulan secara langsung.
“Prinsip transparansi sudah dipahami hingga tingkat desa. Semua pihak bisa menyampaikan aspirasi, dan data program dapat diakses publik. Sehingga prioritas pembangunan diketahui masyarakat,” lanjutnya.
Sumanto juga menekankan bahwa nilai anggaran tidak otomatis menjamin dampak pembangunan jika pemerintah tidak peka terhadap kebutuhan warga. Ia mendorong seluruh perangkat pemerintahan memperhatikan aspirasi masyarakat secara nyata.
“Harapan kami, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk aspirasi. Keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka anggaran, tapi apakah menyentuh sektor prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan mengenai hubungan DPRD dengan Inspektorat serta mekanisme pengawasan terhadap eksekutif, politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa tugas DPRD berpegang pada tiga fungsi pokok yang menjadi dasar kinerja lembaga.
“Kami menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Itulah mandat rakyat kepada kami, dan kami bekerja berdasarkan tiga fungsi itu,” tegasnya.
Baca juga : Kejari Karanganyar Raih Penghargaan KPK
Peringatan Hakordia 2025 di Jawa Tengah menjadi ajang refleksi bersama antara legislatif, eksekutif, dan lembaga antikorupsi. Melalui pernyataan Sumanto, DPRD Jawa Tengah ingin memastikan proses anggaran dijalankan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pembangunan daerah yang bersih dan berintegritas. (ADV)
