SEMARANG, Jatengnews.id – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, mengingatkan adanya potensi kredit macet hingga kredit fiktif yang terjadi di sejumlah lembaga perbankan daerah serta BUMD milik Pemprov Jateng. Menurutnya, persoalan ini muncul akibat orientasi mengejar target penyaluran kredit dan lemahnya pengawasan internal.
Peringatan tersebut disampaikan Sumanto saat menjadi pembicara dalam talkshow bertema “Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif” yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, belum lama ini.
Baca juga : Ketua DPRD Jateng Sumanto Dukung Penuh Keberadaan Penyuluh Antikorupsi Nasional
Sumanto menilai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Kecamatan (BKK) menjadi lembaga yang rentan mengalami kredit macet. Pasalnya, posisi kedua lembaga tersebut kerap menjadi alternatif terakhir bagi nasabah setelah permohonan kredit ditolak bank-bank besar.
“Biasanya pemohon kredit pertama datang ke bank BUMN. Jika tidak disetujui, baru mengajukan ke Bank Jateng, lalu berakhir di BKK. Artinya mereka ada di level ketiga. Ini penting diwaspadai karena karakter krediturnya berbeda,” jelasnya dalam kegiatan yang digelar bertepatan dengan rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).
Ia mengungkapkan pola kredit macet umumnya meningkat di akhir tahun. Tekanan untuk memenuhi target kredit membuat proses seleksi menjadi longgar, sehingga pengawasan menurun.
“Fenomena kredit macet itu karena dorongan target. Apalagi di Desember, kalau kredit tak disalurkan target tidak tercapai, tapi jika dipaksakan risikonya tinggi,” ujarnya.
Sumanto menekankan perlunya peningkatan pengawasan dan kualitas manajemen BKK. Ia bahkan menilai BKK di Jateng berpotensi menjadi lembaga besar apabila penguatan struktur dilakukan secara konsisten.
“Kalau kualitas dan tata kelolanya ditingkatkan, BKK bisa naik kelas meski bukan bank nasional. Apalagi jika dilakukan merger, asetnya bahkan bisa lebih besar dari Bank Jateng,” ucapnya.
Salah satu kasus kredit macet pernah terungkap di BKK Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Nilai kredit macet mencapai Rp37 miliar, bahkan melebihi nilai aset lembaga tersebut.
Kasubdit 3 Tipidkor Polda Jateng, AKBP Heru Antariksa Cahya, menambahkan bahwa kasus korupsi yang banyak dilaporkan ke kepolisian berkaitan dengan penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa serta pelanggaran dalam penyaluran kredit. Ia menyoroti modus pemberian kredit fiktif hingga kredit topengan.
“Modus yang paling sering kami temui adalah kredit fiktif dan kredit topengan, yang saat ini ditangani baik oleh Polda maupun Polres,” ungkap Heru.
Ia meminta pengelola BPR dan BKK menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama memastikan mekanisme pengajuan kredit berjalan sesuai prosedur agar terhindar dari tindak pidana korupsi.
Heru juga membeberkan praktik yang kerap digunakan pelaku untuk menutupi kredit bermasalah, salah satunya dengan mengajukan kredit baru sebagai penutup kredit lama.
Baca juga : Dongkrak Sektor Peternakan, Ketua DPRD Jateng Sumanto Minta Pemerintah Beri Insentif ke Peternak
“Demi mengejar target bisnis, mekanisme dilewati. Ketika kredit macet dan agunan tidak cukup menutup, lalu dibuka kredit baru agar NPL tidak tinggi. Ini modus gali lubang tutup lubang, dan sangat berpengaruh pada kinerja lembaga,” tegasnya. (ADV)
