SEMARANG, Jatengnews.id – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, meminta Pemerintah Provinsi memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia menilai kenaikan harga sembako harus diantisipasi sejak awal agar tidak memberatkan masyarakat.
Menurutnya, libur panjang akhir tahun selalu diikuti peningkatan konsumsi rumah tangga karena aktivitas mudik dan berkumpulnya keluarga. Kondisi tersebut memicu kenaikan permintaan pada sejumlah komoditas strategis seperti beras, telur, minyak goreng, dan cabai.
Baca juga : Sumanto Ingatkan Risiko Kredit Macet di BKK Akibat Target Penyaluran dan Minim Pengawasan
“Saya berharap kenaikan harga masih dalam batas wajar karena permintaan naik. Jangan sampai ada lonjakan yang menyulitkan masyarakat,” ujar Sumanto, Rabu (10/12/2025).
Ia mendorong dinas terkait melakukan pemantauan harga secara intensif serta memastikan stok bahan pokok tetap aman. Sumanto juga mengingatkan potensi permainan harga oleh spekulan. Menurutnya, Pemprov harus cepat melakukan intervensi jika ditemukan kenaikan harga yang tidak masuk akal.
“Pemantauan harus dilakukan harian atau minimal mingguan, sehingga gejolak harga cepat terdeteksi. Pemerintah bisa melakukan operasi pasar atau pasar murah untuk menekan harga,” tegasnya.
Sumanto menambahkan, distribusi barang perlu dijaga agar tidak terjadi kelangkaan di daerah tertentu. Pemprov juga diminta memperkuat koordinasi dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha untuk menjamin suplai tetap stabil.
Ia menyebut, gangguan pasok akibat cuaca ekstrem dan gagal panen berpotensi ikut mendorong harga naik. Karena itu pemetaan wilayah rawan pasokan harus dilakukan sejak awal.
“Kalau stok aman, harga bisa dikendalikan. Tapi kalau suplai terganggu, masyarakat yang paling dirugikan,” jelasnya.
Baca juga : Sumanto Dorong Pemerintah Tangani Masalah Krusial di Sektor Peternakan
Sumanto memastikan DPRD Jateng akan terus mengawasi kebijakan pengendalian harga dan meminta evaluasi berkala terhadap efektivitas langkah intervensi yang sudah dilakukan Pemprov. (ADV)
