SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengoptimalkan program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa dampingan sebagai upaya menekan angka kemiskinan dan memperkuat ekonomi desa.
Sejak 2019 hingga 2025, tercatat 452 desa dampingan di 18 kabupaten prioritas telah mendapat pendampingan.
Baca juga: Wakil Gubernur Jateng Sambut Panitia Waisak dan Thudong
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengatakan, program desa dampingan menjadi bagian penting menuju visi Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan desa sebagai fondasi ekonomi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terpusat di kota. Desa adalah penopang utama ketahanan pangan dan ekonomi,” kata Taj Yasin saat Rapat Evaluasi Desa Dampingan 2025 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (17/12/2025).
Baca juga: Wakil Gubernur Taj Yasin Lepas Mudik Gratis di Bandung
Saat ini, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah berada di angka 9,48 persen dan ditargetkan turun hingga 9 persen, melalui berbagai intervensi seperti pembangunan RTLH, jamban, listrik murah, air bersih, dan infrastruktur desa.
Program desa dampingan akan kembali difokuskan di 16 kabupaten pada 2026, dengan harapan kemiskinan ekstrem terus ditekan.(02)
