SEMARANG, Jatengnews.id – Akademisi Universitas Andalas, Feri Amsari, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional atas rangkaian bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Menurutnya, keterlambatan penetapan tersebut menunjukkan lemahnya kehadiran negara dalam melindungi rakyat.
Feri menilai peran presiden sangat krusial dalam situasi darurat bencana agar seluruh kekuatan negara dapat bergerak cepat. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan minimnya peran negara secara maksimal.
Baca juga: Fraksi PKS Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana Alam di Sumatera
“Jangan lebih condong mempertahankan gengsi bahwa negara ini mampu, padahal secara praktis di lapangan tidak ada peran negara yang maksimal. Implementasi untuk menolong korban justru panggang daripada api,” kata Feri kepada Jatengnews.id saat ditemui di sela acara di Semarang, Kamis (19/12/2025).
Ia menegaskan, penetapan status bencana nasional semestinya segera dilakukan agar penanganan dapat terkoordinasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat. Selain itu, Indonesia juga dapat membuka diri terhadap bantuan internasional.
“Apa salahnya menerima bantuan? Ini bukan meruntuhkan kewibawaan negara atau pemimpin. Kalau saya jadi pemimpin, justru saya akan memohon kepada negara lain supaya warga saya bisa selamat,” ujarnya.
Feri menilai keengganan pemerintah menetapkan status bencana nasional tidak terlepas dari pertimbangan politik dan keterbatasan anggaran, terutama setelah dana penanggulangan bencana dipangkas hingga 50 persen.
“Kalau sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, seluruh penanggulangan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara mereka tidak sanggup bertanggung jawab karena anggarannya tidak ada. Ini kesalahan kalkulasi dan ketidakpatuhan pada Undang-Undang Dasar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Feri menekankan bahwa bencana ekologis di Sumatera bukan semata-mata disebabkan faktor alam, melainkan akibat kebijakan negara yang bermasalah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Baca juga: Yayasan Kesehatan Telogorejo Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera
“Ini bukan karena alam semata, tapi akibat ulah manusia yang berangkat dari kebijakan negara,” katanya.
Ia pun mendorong pemerintah berani mengevaluasi dan mencabut izin-izin yang merusak lingkungan, terutama di sektor pertambangan dan kehutanan, serta segera melakukan reboisasi.
“Hutan-hutan harus ditanam kembali agar ada ruang alamiah yang hidup dan menghidupkan banyak orang. Tanpa keberanian mengevaluasi kebijakan, bencana serupa akan terus berulang,” pungkas Feri.(02)
