MAGELANG, Jetengnews.id – UIN Walisongo Semarang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja selama tiga hari, Senin–Rabu (12–14/01/2025), di Hotel Artos Magelang.
Kegiatan ini diikuti 40 peserta yang berasal dari Tim Remunerasi, Tim Verifikator Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Verifikator Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Baca juga : UIN Walisongo Beri Pembekalan KKN Misi Khusus Papua
Ketua Tim Remunerasi UIN Walisongo, Prof. Dr. Abdur Rahman, M.Ag., menjelaskan bahwa bimtek tersebut difokuskan untuk menyatukan pemahaman dalam proses verifikasi SKP dan IKU. Kesamaan persepsi dinilai penting agar pelaksanaan remunerasi semester genap 2025 berjalan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi wadah pertukaran praktik pengelolaan remunerasi dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES). Pengalaman dan sistem yang diterapkan UNNES diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penguatan tata kelola remunerasi di UIN Walisongo.
“Dalam bimtek ini, proses verifikasi SKP dan IKU dilakukan secara langsung sehingga setelah kegiatan berakhir seluruh tahapan verifikasi sudah selesai. Peran verifikator sangat menentukan, karena kualitas verifikasi berpengaruh langsung pada keberhasilan sistem remunerasi,” ujarnya.
Prof. Abdur Rahman juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Remunerasi dan Tim Verifikator atas komitmen dan kinerja mereka. Bentuk penghargaan tersebut akan diwujudkan melalui rubrik penilaian khusus bagi tim yang terlibat.
Bimtek dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor II UIN Walisongo, Prof. Dr. Ahmad Ismail, M.Ag., M.Hum. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penyegaran meskipun para peserta telah berpengalaman dalam sistem remunerasi.
Menurutnya, verifikasi bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan amanah strategis yang berdampak langsung pada institusi. Karena itu, verifikator harus bekerja dengan ketelitian, standar yang seragam, serta menjunjung tinggi integritas.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap dokumen yang diverifikasi, mulai dari surat keputusan, surat tugas, hingga bukti kinerja, memiliki implikasi hukum dan institusional sehingga memerlukan kehati-hatian tinggi.
Hadir sebagai narasumber, Muhammad Anbiya Nur Islam dari UNNES memaparkan materi terkait tata kelola remunerasi berbasis digital, pengolahan data, serta integrasi sistem informasi. Sementara pada sesi malam, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNNES sekaligus Ketua Forum Tim Remunerasi PTN, Prof. Dr. Amir Mahmud, M.Si., menyampaikan materi tentang sistem remunerasi PTN dan penilaian kinerja sebagai fondasi remunerasi berbasis kinerja.
Baca juga : Halaqoh Pesantren UIN Walisongo Dorong Akselerasi Pendirian Dirjen Pesantren
Melalui bimtek ini, UIN Walisongo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan sistem remunerasi yang transparan, objektif, dan berkeadilan, sekaligus mendorong peningkatan kinerja sivitas akademika secara berkelanjutan. (03)
