PATI, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan status darurat bencana meskipun hujan berintensitas tinggi memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, hingga kini kondisi di lapangan masih terkendali dan penanganan berjalan cepat.
Baca juga: Pemprov Jateng Respon Cepat Banjir Grobogan
“Belum ada penetapan darurat bencana. Status itu ditetapkan apabila kondisi sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat secara luas dan fluktuatif. Saat ini penanganan masih terkendali,” kata Ahmad Luthfi saat meninjau lokasi banjir di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selasa (13/1/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi Bupati Pati Sudewo, Wakil Bupati Ardhi Chandra, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur TNI dan Polri.
Berdasarkan data penanganan bencana di Kabupaten Pati, banjir tercatat melanda 59 desa di 15 kecamatan. Dampaknya meliputi 55 rumah terdampak, satu rumah rusak berat, dan lima rumah rusak sedang.
Selain itu, terdapat 15 titik kerusakan talud dan akses jalan, serta satu fasilitas umum berupa musala. Sebanyak 15 kepala keluarga atau 46 jiwa sempat mengungsi di Balai Desa Doropayung.
Sementara itu, bencana longsor terjadi di 10 desa pada tiga kecamatan dengan total sekitar 121 titik longsor. Peristiwa tersebut menyebabkan 20 rumah terdampak, sekitar 80 kepala keluarga atau 264 jiwa terdampak langsung, serta satu orang meninggal dunia.
Ahmad Luthfi memastikan seluruh korban bencana di Pati telah tertangani dengan baik. Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga agar aktivitas masyarakat tetap berjalan, termasuk sektor pendidikan dan pemenuhan kebutuhan pokok.
“Kami pastikan bantuan tersalurkan dan masyarakat tertangani. Jangan sampai aktivitas warga, terutama anak-anak sekolah, terganggu,” tegasnya.
Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan logistik, layanan kesehatan, bahan baku, hingga persiapan obat-obatan. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Baznas, Palang Merah Indonesia (PMI), serta pemerintah kabupaten agar distribusi bantuan lebih cepat dan merata.
Menurut Luthfi, kondisi penanganan di Pati menjadi salah satu pertimbangan Pemprov Jateng untuk belum menetapkan status darurat bencana secara menyeluruh. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, OPD, TNI, dan Polri dinilai masih berjalan efektif.
Meski demikian, ia mengakui sejumlah daerah lain di Jawa Tengah memerlukan perhatian khusus. Di Kabupaten Jepara, longsor terjadi di banyak titik, termasuk di Desa Tempur yang sempat terisolasi akibat terputusnya akses jalan. Selain itu, banjir juga melanda Kabupaten Kudus dengan dampak yang cukup luas.
Baca juga: Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Penanganan Banjir Kudus
“Seluruh kabupaten dan kota sudah menyiapkan sarana dan prasarana penanganan bencana. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi agar respons tetap cepat,” ujarnya.
Terkait kemungkinan rekayasa cuaca, Luthfi menyebut langkah tersebut belum dilakukan karena memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Rekayasa cuaca harus melalui koordinasi pusat. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem juga terjadi di wilayah lain,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor guna menekan dampak bencana serta memastikan kehadiran negara dirasakan oleh masyarakat terdampak.(02)
