BOYOLALI, Jatengnews.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa desa dan kepala desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Penguatan potensi lokal dan kearifan desa dinilai menjadi kunci pembangunan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat menjadi narasumber Lokakarya Desa/Kelurahan Berprestasi dalam rangka Hari Desa Nasional di Pendopo Gedhe, Boyolali, Rabu (14/1/2026).
Baca juga: Gubernur Jateng Dorong Revitalisasi Pasar Boja Kendal
“Pembangunan nasional harus berangkat dari desa. Kepala desa harus bangga karena merekalah fondasi pembangunan Indonesia,” kata Ahmad Luthfi.
Ia menekankan, desa-desa berprestasi harus menjadi pionir pembangunan di wilayah masing-masing dengan orientasi utama pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai pertanian, pariwisata, hingga ekonomi lokal. Tercatat ada 7.810 desa dan kelurahan yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
“Setiap desa itu berbeda potensinya. Ada yang unggul di pertanian, pariwisata, budaya, maupun ekonomi kreatif. Tugas pemerintah adalah memperkuat dan mengorkestrasikan potensi tersebut,” ujarnya.
Ahmad Luthfi menyebutkan, Pemprov Jateng menargetkan pemerataan ekonomi berbasis potensi desa hingga 2029, salah satunya melalui penguatan tata kelola desa, peningkatan jumlah Desa Mandiri, serta pengembangan BUMDes.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendes PDTT La Ode Ahmad P Bolombo menilai pembangunan desa berbasis potensi lokal menjadi syarat utama terwujudnya Indonesia Emas.
Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi Tawarkan Investor Masuk Jateng, Tekankan Banyak Keuntungan
“Jawa Tengah menjadi tujuan mudik puluhan juta orang setiap tahun. Desa harus mampu menangkap peluang itu dan menjadi happy village,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mengungkapkan pihaknya tengah melakukan pemetaan potensi desa melalui kerja sama dengan perguruan tinggi untuk memastikan program pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Bantuan itu banyak. Tantangannya adalah bagaimana kita mengorkestrasikannya agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Sherly.(02)
