KLATEN, Jatengnews.id – Jembatan penghubung Desa Cucukan dan Desa Kotesan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, kembali berfungsi setelah terputus hampir lima tahun akibat banjir. Jembatan tersebut kini memulihkan akses warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Jembatan yang diberi nama Jembatan Merah Putih itu diresmikan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Rabu (14/1/2026).
Baca juga: Gubernur Jateng dan Kapolri Tinjau Persiapan Arus Mudik Lebaran di Brebes
“Mudah-mudahan jembatan ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, anak-anak sekolah, dan para petani,” ujar Listyo Sigit.
Kapolri menjelaskan, pembangunan jembatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah. Dari total 63 jembatan yang dibangun dan direhabilitasi di Jawa Tengah, sebanyak 19 jembatan telah rampung dan diresmikan.
“Pengerjaannya melibatkan masyarakat setempat. Secara nasional ada 171 jembatan yang dibangun, dan Jawa Tengah menjadi yang terbanyak,” katanya.
Jembatan di Dukuh Matangan sebelumnya menjadi akses utama antar desa sejak dibangun secara swadaya pada 1981. Namun, banjir pada 2021 menyebabkan jembatan rusak dan terputus, sehingga warga harus memutar cukup jauh untuk beraktivitas.
Pada 2025, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan bantuan Rp 400 juta, ditambah dukungan swadaya dari Polres Klaten, untuk membangun kembali jembatan sepanjang 12 meter dan lebar 4 meter tersebut.
Baca juga: Gubernur Jateng dan Kapolri Kunjungi Pabrik di Brebes, Optimis Bisa Tampung Banyak Tenaga Kerja
Kepala DPUBMCK Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan pembangunan jembatan mencerminkan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penyediaan infrastruktur dasar.
“Ini sejalan dengan arahan Presiden dan Gubernur Jawa Tengah untuk mempercepat pembangunan jembatan dan jalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada 2026 Jawa Tengah mengajukan sekitar 679 usulan pembangunan dan rehabilitasi jembatan ke pemerintah pusat guna meningkatkan konektivitas, akses pendidikan, serta perekonomian masyarakat.(02)
