BOYOLALI, Jatengnews.id – Jawa Tengah resmi mentas dari status desa sangat tertinggal. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, seluruh desa di Jateng kini telah naik kelas, dengan fokus pembangunan diarahkan pada penguatan Desa Mandiri dan Desa Maju guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, setiap kebijakan pemerintah daerah harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat hingga level desa. Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah sekaligus nasional.
Baca juga: Hari Desa Nasional di Jateng, Ahmad Luthfi Dorong Desa Mandiri dan UMKM Ekspor
“Semua kebijakan yang kita ambil harus berujung pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, termasuk di tingkat desa,” kata Ahmad Luthfi usai peringatan Hari Desa Nasional di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/1/2026).
Berdasarkan capaian Indeks Desa Tahun 2025, Ahmad Luthfi menyebut tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Jawa Tengah. Dari total 7.810 desa, sebanyak 28,27 persen masuk kategori Desa Mandiri, 3.921 desa atau sekitar 50,2 persen berstatus Desa Maju, dan 1.666 desa masuk kategori Desa Berkembang.
“Desa di Jawa Tengah jumlahnya paling besar di Indonesia. Dari 7.810 desa, hampir 78 persen sudah masuk kategori mandiri, maju, dan berkembang. Saat ini hanya tersisa 15 desa tertinggal dan itu menjadi prioritas intervensi agar segera naik kelas,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Jateng terus mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan melalui berbagai program unggulan. Hingga kini telah terbentuk 154 Kawasan Perdesaan yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan.
Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki 2.331 Desa Mandiri Energi, yang terdiri dari 2.138 desa mandiri energi inisiatif, 165 desa mandiri energi berkembang, dan 28 desa mandiri energi mapan. Di sektor pariwisata, terdapat 899 Desa dan Kampung Wisata, mulai dari rintisan hingga kategori maju.
“Di tempat kita sudah ada desa-desa unggulan. Desa mandiri energi ada, desa mandiri sampah ada, dan banyak inovasi desa lainnya,” ujarnya.
Upaya penguatan desa juga dilakukan melalui program Satu OPD Satu Desa Binaan sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan. Pada 2025 tercatat 76 desa dampingan dari 49 OPD Provinsi Jawa Tengah. Sementara pada periode 2019–2025, total desa dampingan mencapai 452 desa dengan anggaran sekitar Rp112,5 miliar dari kolaborasi APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menyoroti peran UMKM sebagai nafas perekonomian Jawa Tengah. Dari sekitar 4,2 juta UMKM di Jateng, mayoritas berada di wilayah pedesaan.
“Bahkan sudah ada Desa Ekspor, yakni desa yang memiliki UMKM skala menengah dengan kualifikasi ekspor. Ini potensi besar yang harus terus kita kembangkan, termasuk melalui pendampingan dan kerja sama dengan Kementerian Perdagangan,” katanya.
Baca juga: Peringati Hari Desa Nasional 2025, Pemprov Jateng Ajak Desa Aktif Wujudkan Asta Cita
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyampaikan bahwa desa merupakan subjek utama pembangunan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Peringatan Hari Desa Nasional menjadi momentum untuk menyatukan energi membangun desa.
“Kita ingin ekonomi desa bangkit dan tumbuh. Ini sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto tentang pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Membangun desa sejatinya membangun Indonesia,” tandasnya.(02)
