PATI, Jatengnews.id – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyatakan keprihatinan mendalam atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Bupati Pati, Sudewo, pada Senin (19/1/2026).
Baru-baru ini, nama Sudewo kembali mencuat dalam dugaan operasi tangkap tangan tindak korupsi di wilayah kecamatan Jaken, Pati, Senin dinihari.
Baca juga : Konflik Agraria Pundenrejo Pati Memanas, Kuasa Hukum Warga Desak Bupati Pati
Koordinator AMPB, Harno mengatakan, kabar penangkapan tersebut telah mereka dengar sejak pagi hari dari berbagai sumber yang berseliweran di internal organisasi.
“Kami sangat prihatin kalau memang kejadian itu benar. Saat ini Kabupaten Pati sedang dilanda bencana banjir, tapi praktik-praktik KKN justru masih dilakukan. Itu sangat melukai hati masyarakat,” kata Harno saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (19/1/2026).
Ia menyebut, informasi awal yang diterima AMPB mengarah pada dugaan praktik jual-beli jabatan perangkat desa dalam kasus OTT tersebut.
“Informasi yang kami dengar, ini terkait jual-beli jabatan perangkat desa,” ujarnya.
Menurut Harno, penangkapan kepala daerah di tengah situasi darurat banjir semakin memperparah kekecewaan publik.
Ia menegaskan masyarakat Pati tidak ingin dipimpin oleh sosok yang terindikasi korupsi.
“Jujur saja, kami masyarakat Pati tidak mau dipimpin oleh sosok yang terindikasi korupsi. Kami ingin pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
AMPB juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam memberantas korupsi di Kabupaten Pati. Harno mengungkapkan, pihaknya sebelumnya pernah mendatangi KPK untuk menanyakan dugaan kasus korupsi lama yang melibatkan Sudewa saat masih menjabat anggota DPR RI.
“Beberapa waktu lalu kami ke KPK menanyakan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api saat beliau menjabat DPR tahun 2001. KPK membenarkan adanya indikasi itu. Sekarang kok praktik korupsi masih terjadi lagi,” katanya.
Terkait waktu dan lokasi penangkapan, Harno menyebut OTT terjadi pada Senin dini hari sekitar pukul 03.00 WIB di wilayah Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang.
“Informasinya penangkapan sekitar jam tiga pagi di wilayah Jaken, perbatasan dengan Rembang. Yang terjaring selain bupati ada camat dan kepala desa, tapi desa mana kami belum tahu pasti,” ujarnya.
Ia menduga penangkapan dilakukan saat sedang berlangsung transaksi langsung, sebagaimana lazimnya OTT KPK.
Menanggapi kekhawatiran soal dampak kasus ini terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik, Harno menilai hal itu bersifat teknis. Namun secara prinsip, ia menekankan pentingnya integritas pemimpin daerah.
“Pelayanan publik itu teknis, tapi yang utama masyarakat tidak mau dipimpin oleh pemimpin yang terindikasi korupsi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Harno berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi para pemimpin daerah ke depan agar tidak mengulangi praktik korupsi.
Baca juga : Cegah Radikalisme Pj Bupati Pati Tekankan Pentingnya SMAP
“Harapan kami, kejadian ini jadi pelajaran. Pemimpin ke depan harus pro rakyat, tidak arogan, dan tidak korupsi. Kami AMPB akan terus mengontrol pemerintahan agar Pati bisa adil, makmur, dan sejahtera,” tuturnya. (03)
