DEMAK, Jatengnews.id – Pemerintah Kabupaten Demak menghadapi tantangan serius dalam mendorong pembangunan infrastruktur akibat masih dominannya belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kondisi tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Gedung Gradhika Bina Praja, Kamis (22/01/2026).
Baca juga : Pemerintah Kebut Pembangunan Tol Semarang Demak
Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan bahwa ruang fiskal daerah untuk pembangunan infrastruktur masih terbatas, sementara kebutuhan peningkatan kualitas jalan, drainase, irigasi, dan sarana pendukung ekonomi masyarakat terus meningkat. Keterbatasan tersebut semakin terasa karena alokasi anggaran harus disesuaikan dengan belanja pegawai serta mandatory spending dari pemerintah pusat.
“Pembangunan infrastruktur kita masih belum optimal jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan. Ini dipengaruhi oleh struktur belanja daerah yang masih didominasi belanja pegawai dan kewajiban pelaksanaan program nasional,” ujar Eisti’anah.
Selain itu, penurunan dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2026 turut mempersempit kapasitas pembiayaan pembangunan. Menurut Bupati, banyaknya agenda prioritas pemerintah pusat menyebabkan alokasi dana yang diterima daerah tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, sehingga pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan proyek infrastruktur yang akan dijalankan.
“Mandatory pusat dan provinsi harus tetap dilaksanakan, sehingga pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam menyusun prioritas pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Demak menegaskan komitmennya untuk tetap mengarahkan pembangunan infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur dasar dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian dan industri, serta mendukung kawasan ekonomi di sekitar Demak.
Hal tersebut sejalan dengan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Demak, Khomarudin, yang menilai posisi geografis Demak cukup strategis karena berada di jalur penyangga kawasan industri Semarang serta Kawasan Ekonomi Khusus Kendal dan Batang. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting agar masyarakat lokal dapat merasakan dampak positif dari aktivitas industri tersebut.
“Pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan mobilitas ekonomi masyarakat,” ungkap Khomarudin.
Berdasarkan data BPS, tren penurunan tingkat pengangguran dan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Demak turut dipengaruhi oleh membaiknya akses dan konektivitas wilayah. Kondisi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Baca juga : Gerindra Demak Mantapkan Konsolidasi Perkuat Infrastruktur Partai
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang mengusung tema “Menguatkan Sektor Unggulan Daerah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi” tersebut sebagai ruang untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan kemampuan fiskal daerah. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, pimpinan DPRD, Sekda, jajaran OPD, Kepala BPS, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, serta berbagai elemen masyarakat. (03)
