SURAKARTA, Jatengnews.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan percepatan perbaikan dan pemantapan infrastruktur jalan menjelang Idulfitri 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan arus mudik, sekaligus menjaga kelancaran pergerakan ekonomi dan iklim investasi di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan kondisi jalan dalam keadaan mantap sebelum puncak arus mudik Lebaran.
“Menjelang Lebaran, kita fokus pada infrastruktur. Dengan kemampuan APBD masing-masing kabupaten/kota, prioritas kita adalah memantapkan jalan,” ujar Ahmad Luthfi usai menghadiri Outlook Ekonomi Solo Raya 2026 di The Sunan Hotel, Surakarta, Rabu (4/2/2026).
Menurut Luthfi, konektivitas jalan menjadi prasyarat penting bagi kelancaran distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kebutuhan tersebut semakin meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri, seiring melonjaknya pergerakan orang dan logistik.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kondisi jalan provinsi saat ini mencapai hampir 97 persen dalam keadaan mantap. Sementara itu, jalan kabupaten dan kota tercatat sekitar 87 persen dalam kondisi baik. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama akibat tingginya curah hujan yang mempercepat kerusakan jalan.
“Tantangan kita adalah curah hujan tinggi,” kata Luthfi.
Kerusakan infrastruktur jalan juga masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah daerah. Di Kabupaten Sragen, misalnya, seorang kepala desa sempat melakukan aksi simbolik mandi lumpur setelah terpeleset di jalan rusak. Pemerintah Kabupaten Sragen kemudian menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pada ruas jalan utama Mlale–Ngepringan.
Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur menjelang Idulfitri dan puncak arus mudik. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan roadmap pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan.
“Menjelang Idulfitri dan arus mudik, kita akan lakukan evaluasi. Sesuai roadmap 2025, infrastruktur harus mantap. Jalan provinsi dan jalan kabupaten harus clear dari public complain,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepastian kondisi jalan juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Infrastruktur yang andal dibutuhkan untuk mendukung kawasan industri, pariwisata, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, termasuk kawasan aglomerasi Solo Raya.
Sementara itu, untuk jalan desa dan jalan lingkungan, Luthfi menegaskan kewenangan perbaikan berada di pemerintah kabupaten dan kota. Meski demikian, koordinasi lintas pemerintah daerah tetap dilakukan agar persoalan infrastruktur dasar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Untuk jalan desa dan lainnya, itu menjadi kewenangan dan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap, percepatan perbaikan jalan dan penguatan koordinasi antarwilayah dapat menjaga konektivitas daerah, sehingga mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas investasi dan pariwisata berjalan optimal, khususnya menjelang momentum Lebaran.(02)
