SEMARANG, Jatengnews.id – Kinerja ekonomi Jawa Tengah sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37 persen (year on year) pada triwulan IV-2025, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa. Pertumbuhan ini tidak hanya tercermin pada indikator makro, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penurunan angka kemiskinan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan momentum pertumbuhan ekonomi di atas nasional harus dijaga dan diarahkan untuk program-program yang menyentuh masyarakat lapisan bawah.
“Angka kemiskinan kita bisa turunkan, kita semakin baik, maka ini harus perlu kita tingkatkan,” ujar Gus Yasin saat memberikan pengarahan dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara lebih masif dan terintegrasi melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
“Penurunan angka kemiskinan harus kita masifkan lagi. Anggaran harus mengarah kepada penurunan kemiskinan secara bersama-sama, termasuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kelompok disabilitas agar kualitas hidup mereka meningkat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa persentase penduduk miskin di Jawa Tengah berhasil ditekan dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025.
Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 3,34 juta orang, turun 21,87 ribu orang dibandingkan Maret 2025, serta menurun 51,52 ribu orang dibandingkan September 2024 yang mencapai 3,40 juta orang.
“Pertumbuhan kita inklusif, didukung oleh gini ratio di angka 0,350. Ini menunjukkan ketimpangan pendapatan antarpenduduk semakin menyempit,” kata Sumarno.
Ia menambahkan, perbaikan ekonomi juga tercermin dari PDRB per kapita Jawa Tengah yang kini mencapai Rp50,82 juta, atau meningkat 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka per November 2025 berhasil dijaga di angka 4,32 persen.
Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah mengakui masih memiliki tantangan pada sektor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 74,77, masih setara dengan rata-rata nasional.
“IPM kita masih berada di rata-rata nasional, tentu ini harus terus kita upayakan peningkatannya,” ujarnya.
Untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, Pemprov Jateng telah menetapkan arah kebijakan strategis tahun 2027 dengan menjadikan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi. Selain itu, revitalisasi alat praktik SMK serta peningkatan kompetensi guru berbasis industri juga menjadi prioritas.
“Kami di Provinsi Jawa Tengah tentu tidak bisa mencapai target kinerja tanpa dukungan dan kolaborasi seluruh masyarakat Jawa Tengah,” pungkas Sumarno.(02)
