SEMARANG, Jatengnews.id – DPRD Jawa Tengah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan porsi anggaran yang lebih besar untuk program antisipasi dan penanggulangan bencana pada tahun anggaran 2027.
Dorongan ini muncul menyusul tingginya intensitas bencana alam yang melanda berbagai daerah di Jateng sejak awal tahun.
Ketua DPRD Jateng Sumanto menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbang) dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Jawa Tengah Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (6/2/2026).
Menurut Sumanto, Musrenbang menjadi momentum strategis karena menjadi dasar arah pembangunan daerah di tahun mendatang. Ia menegaskan, perencanaan yang matang sejak awal sangat penting, terutama dalam menghadapi potensi bencana yang terus berulang seperti banjir dan tanah longsor.
“Peristiwa bencana yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian serius. Kita perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak sekarang, agar dampak ke masyarakat bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Sumanto menilai, daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi perlu mendapatkan perhatian khusus dalam alokasi anggaran. Ia mencontohkan wilayah Tegal yang belakangan kerap dilanda bencana, sehingga membutuhkan penanganan yang bersifat mendesak dan berkelanjutan.
“Ini harus menjadi prioritas pada rancangan anggaran 2027. Ada wilayah-wilayah yang kondisi kebencanaannya cukup krusial dan perlu intervensi lebih serius,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya upaya pencegahan, salah satunya melalui program reboisasi. Menurutnya, daerah dengan karakter geografis pegunungan dan lembah wajib memperkuat perlindungan lingkungan guna mengurangi risiko bencana.
“Reboisasi dan pengelolaan lingkungan harus dipersiapkan dengan baik. Pencegahan jauh lebih baik dibandingkan harus menanggung dampak ketika bencana sudah terjadi,” jelas Sumanto.
Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat, dalam rentang 1–25 Januari 2025 terjadi sedikitnya 45 kejadian bencana di berbagai kabupaten/kota. Masyarakat juga diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi hujan masih diprediksi berlangsung hingga 9 Februari 2026.
Berdasarkan catatan BPBD Jateng, bencana yang terjadi meliputi banjir, tanah longsor, kebakaran, dan cuaca ekstrem. Dampaknya cukup luas, dengan korban meninggal dunia sebanyak 7 orang, 5 orang luka-luka, 9.729 warga mengungsi, serta lebih dari 308 ribu jiwa terdampak. Selain itu, ratusan rumah, fasilitas umum, lahan pertanian, dan perikanan turut mengalami kerusakan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyampaikan bahwa Pemprov telah mengambil berbagai langkah cepat untuk menangani kondisi darurat. Upaya tersebut antara lain melalui rekayasa cuaca, percepatan distribusi logistik, serta pemulihan akses jalur transportasi yang terdampak.
“Kami pastikan bantuan tersalurkan dan tim di lapangan dapat bekerja dengan optimal tanpa hambatan teknis,” ujar Sumarno usai Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Senin (2/2/2026).
Ia menambahkan, meski saat ini fokus masih pada penanganan darurat, pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, yang akan dijalankan setelah kondisi cuaca dinyatakan stabil. (ADV)
