Pekalongan, JatengNews.id– Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Diponegoro (UNDIP) Tim 48 gelar program penyusunan policy brief Peraturan Desa (Perdes) Pengelolaan Sampah di Desa Legokclile, Kabupaten Pekalongan, Rabu (21/01/2026).
Program ini bertujuan mendorong lahirnya kebijakan desa yang berkelanjutan sebagai investasi kesehatan dan masa depan lingkungan.
Program tersebut digagas oleh Satria Fawaz Miqdad, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP, melalui pendekatan multidisiplin dan partisipatif.
Kegiatan diawali dengan forum group discussion (FGD) bersama Pemerintah Desa Legokclile dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
FGD tersebut membahas urgensi, lingkup kebijakan, alternatif pengelolaan, sistem pelaksanaan, serta tantangan pengelolaan sampah di desa.
Setelah FGD, Satria melanjutkan kajian studi literatur secara mandiri dengan mengacu pada regulasi di atasnya, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.
Hasil kajian tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk policy brief dan diserahkan kepada Pemerintah Desa Legokclile sebagai bahan pertimbangan penyusunan Perdes.
Berdasarkan hasil observasi lapangan dan FGD, pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Legokclile masih menghadapi berbagai permasalahan.
Praktik pembakaran sampah sembarangan, pembuangan sampah ke sungai, serta belum adanya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga masih kerap terjadi.
Selain itu, desa belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pembagian peran, mekanisme pengelolaan, maupun sistem pengawasan pengelolaan sampah.
Keterbatasan sarana dan prasarana seperti minimnya tempat sampah terpilah, belum tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta belum adanya sistem pengangkutan sampah turut memperparah kondisi tersebut.
Rendahnya kesadaran masyarakat dan belum diterapkannya sistem insentif maupun sanksi juga dinilai menjadi tantangan utama dalam upaya perubahan perilaku.
FGD menyimpulkan bahwa penyusunan Perdes tentang Pengelolaan Sampah merupakan kebutuhan mendesak.
Perdes dinilai mampu menjadi landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat, memperjelas peran pemerintah desa dan kelembagaan lokal, serta mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber secara sistematis dan berkelanjutan.
Substansi utama yang direkomendasikan dalam Perdes meliputi penerapan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R), kewajiban pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengaturan mekanisme pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta penguatan peran BUMDes dan kelompok swadaya masyarakat.
Selain itu, aspek pembiayaan, partisipasi masyarakat, serta penerapan insentif dan sanksi administratif maupun sosial yang edukatif juga menjadi poin penting agar kebijakan dapat berjalan efektif.
Melalui kegiatan KKN ini, mahasiswa UNDIP berharap Desa Legokclile dapat memiliki kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat.
Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat dan masa depan desa.
