SEMARANG, Jatengnews.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta bupati dan wali kota di Jawa Tengah serius memperkuat pelayanan perlindungan perempuan dan anak, salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Permintaan tersebut disampaikan Taj Yasin saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (6/2/2026).
“Mohon atensinya para bupati dan wali kota, terutama yang UPTD-nya belum lengkap. Koordinasi harus diperkuat agar penanganan kasus bisa lebih masif dan tuntas,” kata Taj Yasin.
Ia menegaskan, penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak merupakan kerja lintas sektoral yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, terutama untuk pendampingan psikologis korban. Keterbatasan SDM di UPTD PPA, menurutnya, bisa disiasati dengan memfungsikan ASN dari unit lain.
Selain itu, Wagub meminta agar setiap kasus yang belum tertangani segera dilaporkan melalui kanal komunikasi pemerintah agar dapat segera diintervensi.
Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati mengatakan, sebagian daerah telah memiliki regulasi dan struktur UPTD PPA, namun belum berfungsi optimal karena kekurangan staf pelaksana.
“Persoalan utama ada pada kemampuan daerah dalam membayar tenaga fungsional seperti psikolog, pekerja sosial, dan tenaga hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM) Witi Muntari mencatat sebanyak 117 kasus kekerasan perempuan dan anak didampingi lembaganya sepanjang 2025. Ia mendorong peningkatan anggaran dan kapasitas UPTD PPA agar layanan korban lebih maksimal hingga tingkat kabupaten/kota.(02)
