SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menyusun strategi penguatan fiskal guna memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan optimal di tengah dinamika ekonomi dan tantangan pendapatan daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyebut realisasi belanja daerah Pemprov Jateng tahun 2025 menjadi yang terbaik di Pulau Jawa. Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp23,76 triliun, sementara realisasi belanja mencapai Rp23,87 triliun.
Meski terdapat selisih belanja Rp109,24 miliar, kondisi kas daerah tetap positif berkat realisasi pembiayaan neto Rp576,95 miliar, sehingga sisa anggaran tercatat Rp467,70 miliar.
Dengan capaian tersebut, Luthfi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperketat efisiensi dan menyusun program berbasis skala prioritas pada 2026.
“Hal ini agar efisiensi belanja dan pengelolaan dana transfer daerah tetap terjaga,” ujar Luthfi saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan APBD di Semarang, Selasa (10/2/2026).
Ia menegaskan, penggunaan anggaran harus tepat sasaran guna mencegah defisit dan pemborosan, termasuk menuntaskan piutang pajak dari sektor opsen pajak. Selain itu, BUMD diminta berorientasi pada hasil nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD harus memberi kontribusi nyata bagi Pemprov dan kemakmuran masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, mengatakan akselerasi pendapatan dan penajaman efisiensi belanja menjadi kunci menjaga kesehatan fiskal. Pada 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 96,38 persen dari target.
Ia mengakui adanya tekanan pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akibat kondisi ekonomi makro dan kebijakan kendaraan listrik yang membebaskan BBNKB.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal 2026, Pemprov Jateng merencanakan penyesuaian anggaran Rp814 miliar melalui optimalisasi pendapatan—khususnya PKB, Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan—serta peningkatan efisiensi belanja di seluruh OPD.(02)
